Konstruksi Perkara OTT KPK Dugaan Suap Proyek Dinas PUPR OKU
Minggu, 16 Maret 2025 - 20:52 WIB
loading...
Konstruksi perkara dugaan suap proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan diungkap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto. Foto/Nur Khabibi
A
A
A
JAKARTA - Konstruksi perkara dugaan suap proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR ) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan diungkap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Setyo Budiyanto. KPK menetapkan enam tersangka usai menggelar operasi tangkap tangan ( OTT ) di daerah tersebut.
Enam tersangka terdiri dari tiga anggota DPRD, Kepala Dinas PUPR, dan dua swasta. Setyo Budiyanto mengungkapkan konstruksi perkara tersebut bermula pada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) OKU Tahun Anggaran (TA) 2025.
Dia menuturkan, agar rancangan anggaran tersebut disahkan, sejumlah perwakilan DPRD menemui pihak pemerintah daerah. "Pada pembahasan tersebut perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir seperti tahun sebelumnya,” kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (16/3/2025).
Baca juga: Identitas 6 Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek di OKU, Anggota DPRD hingga Kepala Dinas
“Kemudian disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp45 miliar, dengan pembagian ketua dan wakil ketua Rp5 miliar sedangkan anggota Rp1 miliar," sambungnya.
Dia melanjutkan, nilai ini kemudian turun menjadi Rp35 miliar karena keterbatasan anggaran, dengan fee sebesar 20% untuk jatah anggota DPRD. “Sehingga total fee adalah sebesar Rp7 miliar. Saat APBD TA 2025 disetujui, anggaran Dinas PUPR naik dari pembahasan awal Rp48 miliar menjadi Rp96 miliar," tuturnya.
Setyo menjelaskan, di Pemda OKU menjadi hal lazim adanya praktik jual beli proyek dengan memberikan fee kepada pejabat pemda dan DRPD. Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah kemudian menyiapkan sembilan paket proyek untuk pengondisian fee kepada anggota DPRD.
Penggarapan proyek itu pun sudah dikondisikan pengadaannya melalui e-katalog, berikut rinciannya:
Enam tersangka terdiri dari tiga anggota DPRD, Kepala Dinas PUPR, dan dua swasta. Setyo Budiyanto mengungkapkan konstruksi perkara tersebut bermula pada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) OKU Tahun Anggaran (TA) 2025.
Dia menuturkan, agar rancangan anggaran tersebut disahkan, sejumlah perwakilan DPRD menemui pihak pemerintah daerah. "Pada pembahasan tersebut perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir seperti tahun sebelumnya,” kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (16/3/2025).
Baca juga: Identitas 6 Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek di OKU, Anggota DPRD hingga Kepala Dinas
“Kemudian disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp45 miliar, dengan pembagian ketua dan wakil ketua Rp5 miliar sedangkan anggota Rp1 miliar," sambungnya.
Dia melanjutkan, nilai ini kemudian turun menjadi Rp35 miliar karena keterbatasan anggaran, dengan fee sebesar 20% untuk jatah anggota DPRD. “Sehingga total fee adalah sebesar Rp7 miliar. Saat APBD TA 2025 disetujui, anggaran Dinas PUPR naik dari pembahasan awal Rp48 miliar menjadi Rp96 miliar," tuturnya.
Setyo menjelaskan, di Pemda OKU menjadi hal lazim adanya praktik jual beli proyek dengan memberikan fee kepada pejabat pemda dan DRPD. Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah kemudian menyiapkan sembilan paket proyek untuk pengondisian fee kepada anggota DPRD.
Penggarapan proyek itu pun sudah dikondisikan pengadaannya melalui e-katalog, berikut rinciannya:
Lihat Juga :
