Opini

Menggagas indikator efisiensi

Rabu,  20 Februari 2013  −  12:38 WIB
Menggagas indikator efisiensi
Bank Indonesia.

SUNGGUH, Tahun Ular Air 2013 bakal menjadi tahun penuh tantangan bagi bank nasional. Mengapa? Karena Bank Indonesia (BI) bagai tiada henti menggebrak dengan aneka aturan, sekaligus sebagai ajakan untuk terus mengerek tingkat efisiensi.

Pada 27 Desember 2012, BI telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. Secara garis besar, PBI tersebut mengatur mengenai pengelompokan bank berdasarkan kegiatan usaha sesuai dengan besarnya modal inti, kewajiban bank untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan produktif dan pembukaan jaringan kantor bank yang harus didukung oleh alokasi modal inti yang mencukupi.

Penerbitan PBI tersebut untuk meningkatkan ketahanan, daya saing, dan efisiensi industri perbankan nasional dalam rangka menghadapi dinamika regional dan global serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara optimal dan berkesinambungan. Aturan tersebut yang sering disebut aturan izin berjenjang (multilisensi) membagi empat kelompok bank umum dengan kegiatan usaha (BUKU).

BUKU 1 adalah bank yang memiliki modal inti (tier I) dari Rp100 miliar sampai Rp1 triliun. BUKU 2 mempunyai modal inti dari Rp1 triliun sampai Rp5 triliun. BUKU 3 bermodal inti dari Rp5 triliun sampai Rp30 triliun dan BUKU 4 memeluk modal inti di atas Rp30 triliun.

Indikator efisiensi
Kini ekspansi atau pembukaan kantor baru dikaitkan dengan modal inti dan tingkat efisiensi bank nasional. Dengan bahasa lebih bening, ekspansi tidak semudah seperti selama ini. Pencapaian tingkat efisiensi bank nasional antara lain diukur melalui rasio beban( biaya) operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) dan rasio net interest margin (NIM) atau rasio net operating margin (NOM).

Lantas, apa yang patut dipertimbangkan oleh BI mengingat sesungguhnya kalangan perbankan nasional agak keberatan dengan penetapan indikator efisiensi tersebut. Pertama, laporan keuangan bank nasional. Saat ini, bank nasional telah menyampaikan BOPO dan NIM dalam laporan keuangan. Tetapi tidak ada NOM. Tingkat efisiensi bank tercermin pada rasio BOPO.

Data terakhir menurut Statistik Perbankan Indonesia yang terbit 12 Februari 2013 menunjukkan bahwa BOPO rata-rata industri mencapai 74,10% per Desember 2012. Hal yang melegakan, Kelompok Bank Persero memegang BOPO terendah 70,53% yang berarti paling efisien. Kemudian menyusul bank umum swasta nasional (BUSN) devisa 74,88%, bank pembangunan daerah (BPD) 75,29%, bank campuran 77,86%, BUSN nondevisa 79,30%, dan bank asing 80,78%.

Data itu menegaskan bahwa seluruh kelompok bank telah mengantongi rasio BOPO ideal 70–80%. Tetapi itu belum paripurna. Mudah diduga, BI akan terus menekan BOPO agar lebih rendah lagi menjadi 60–70%. Hal ini bertujuan untuk mendekati BOPO bank-bank Asia Tenggara yang mencapai 40–60%. Pada hakikatnya, ada cost to income ratio (CIR) selain rasio BOPO.


Selanjutnya...

views: 2.610x
Halaman 1 dari 3

 

shadow