Politik

Periksa kepala daerah, tak perlu izin presiden

Jum'at,  28 September 2012  −  00:01 WIB
Periksa kepala daerah tak perlu izin presiden
Dok.Okezone
Sindonews.com - Pemeriksaan terhadap kepala daerah  yang tersangkut tindak pidana tak perlu menunggu surat izin dari presiden lagi. Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penghapusan syarat izin tertulis dari persiden untuk memeriksa kepala daerah itu.

Menanggapi putusan MK tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar mengatakan putusan itu rawan ditumpangi berbagai kepentingan.  Karenanya, putusan itu harus diantisipasi agar tidak digunakan untuk kepentingan subjektif penyidik atau lawan politik yang akan diperiksa.

"Ketentuan baru hasil putusan MK ini harus diantisipasi agar tidak ditumpangi berbagai kepentingan subjektif penegak hukum," ujar Agung kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (27/9/2012).

Misalnya kepentingan politik, aparat penegak hukum bisa saja menjadi alat dari lawan politik kepala daerah untuk merong-rong kekuasaannya. Kemudian ada juga, cerita-cerita tentang pemerasan kepala daerah yang diindikasikan terlibat kasus oleh para aparat penegak hukum.

Tak jarang, ada kepala daerah mengeluh dirinya dijadikan bulan-bulan pihak-pihak tertentu saat namanya dikaitkan dengan kasus pidana.

"Ini yang harus dihindari. Harus dikuatkan integritas dan moralitas para penegak hukum sendiri agar konsisten. Banyak keluhan anggota DPR dan kepala daerah yang jadi ATM mereka ketika tersangkut sebuah kasus," ujar Agun.

Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Febridiansyah mengatakan, penyidik dari kepolisian dan kejaksaan diminta segera melakukan pemeriksaan kepala daerah terkait perkara korupsi yang sebelumnya terhambat oleh izin presiden.

Saat ini, tidak ada lagi hambatan melakukan pemeriksaan setelah MK membatalkan Pasal 36 UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang mensyaratkan izin presiden untuk memeriksa kepala daerah atau wakilnya.

"Seharusnya beberapa yang terhambat langsung dikerjakan. Uji materi ini juga berangkat dari keluhan penyidik, mereka mengeluh soal pasal yang menghambat kinerjanya," ujar Febridiansyah.

Kejaksaan Agung misalnya, saat ini tengah menangani enam dugaan korupsi yang dilakukan kepala daerah, di antaranya dugaan korupsi divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang dilakukan Gubernur Kaltim Awang Farouk Ishak.


Selanjutnya...
dibaca 2.384x
Halaman 1 dari 2
Bagikan artikel ini :
Daftarkan email anda
untuk update berita terkini
Subscribe

 

shadow