Momen Krusial Pemerintah

MINGGU ini akan menjadi momentum krusial bagi perjalanan pemerintahan Jokowi-JK yang hampir menyentuh setengah perjalanan. Sudah banyak pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman duet Jokowi-JK dalam menjalankan roda pemerintah. Tentu ada suka-duka, ada pahit getir, ada prestasi, tapi ada juga kekurangan sana sini yang harus segera dibenahi.

Dalam hampir setengah perjalanan pemerintahan Jokowi-JK, sekarang ini, konsolidasi internal cukup stabil. Namun, situasi ekonomi menjadi tantangan tersendiri karena berbagai faktor. Situasi ekonomi global yang juga belum normal, harga komoditas dalam negeri yang anjlok, kebergantungan impor bahan-bahan pokok, defisit anggaran, penerimaan pajak yang masih jauh dari target, serta pertumbuhan ekonomi yang belum sesuai harapan, adalah sebagian problem yang sekarang coba dipecahkan oleh kabinet Jokowi-JK.

Di sisi lain, potret penegakan hukum yang masih compang-camping turut menghadirkan atmosfer yang kurang kondusif terhadap pencarian solusi masalah-masalah di atas. Maraknya kejahatan asusila, serbuan narkoba dan minuman keras yang terbukti menjadi penyebab meluasnya kejahatan di masyarakat, juga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Presiden Jokowi memang sudah meneken Perppu
Kebiri yang intinya memberikan hukuman tambahan bagi para pelaku pemerkosa agar memberi efek jera yang tegas. Usaha ini patut diapresiasi secara kritis karena efek jera kepada pelaku kejahatan seks memang bukan hanya soal kebiri. Ada faktor-faktor lain di luar kebiri yang menyebabkan tingginya angka pemerkosaan dengan kekerasan dan pembunuhan, yakni meluasnya peredaran narkoba dan minuman keras. Harus dilakukan kontrol ketat terhadap anggaran negara supaya tidak mudah diselewengkan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) telah berjibaku melawan para pengedar, bandar, hingga para pencandu atau pemakai. Hukuman kepada pelaku kejahatan ini juga sudah maksimal, yakni hukuman mati. Namun hingga detik ini, operasi militer narkoba masih terus terjadi. Berarti ada demand di pasar kita yang menjanjikan uang dan materi yang menggiurkan.

Narkoba adalah bagian dari bencana nasional yang harus ditanggulangi bersama. Semestinya hal serupa juga diberlakukan sama terhadap para pembuat dan pengedar minuman keras. Dua barang haram ini daya rusaknya hampir sama, yaitu membunuh secara perlahan terhadap generasi muda kita, menghancurkan masa depan anak-anak kita, yang ujungnya mematikan daya saing bangsa. Akan menjadi seperti apa generasi muda kita ke depan jika tidak bisa lepas dari pengaruh narkoba dan miras?

Masalah hukum pun tidak kalah pelik. Sejumlah hakim, jaksa, panitera, dan lain-lain tertangkap tangan KPK saat sedang melakukan transaksi haram menjual pasal-pasal dengan segepok uang rupiah. Penegakan hukum yang masih seperti itu membuat kita miris alias waswas.

Sogok-menyogok untuk memenangkan perkara sudah menjadi rahasia umum. Sampai-sampai ada usulan untuk mengimpor hakim dari luar negeri karena kejengkelan massal terhadap integritas hakim-hakim kita. Penegakan hukum harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Jangan lagi ada alasan tidak ingin campur tangan atau intervensi. Apa yang terjadi hari ini adalah bagian dari kurang responsifnya pemerintah selaku pembuat undang-undang dalam evaluasi penegakan hukum. Kekuasaan yudikatif bukanlah wilayah sakral yang tidak bisa disentuh oleh eksekutif maupun legislatif. Ada saatnya di mana eksekutif dan legislatif turun tangan langsung dalam membenahi kebobrokan peradilan kita.

Hal-hal tersebut di atas adalah pekerjaan penting yang ada di depan mata yang harus segera dipecahkan pemerintah Jokowi-JK pada separuh perjalanan masa baktinya. Tidak perlu lagi berdebat panjang dalam membuat keputusan. Apalagi masuknya Partai Golkar, PAN, dan PPP dalam barisan pendukung pemerintah akan menjadi energi segar di kabinet Jokowi-JK sehingga kinerjanya bisa lebih kinclong hingga akhir tahun ini.