Seret Setya Novanto, Effendi: Sudirman Said Coba Alihkan Isu

JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon menilai kisruh yang terjadi dalam perpanjangan PT Freeport adalah dampak dari adanya sebuah konspirasi.

Menurut dia, terdapat pihak-pihak yang berkepentingan yang kemudian memerankan Menteri ESDM Sudirman Said sebagai tokoh utama pertarungan elite nasional.

"Kalau diikutin alur satu tahun proses di ESDM ini luar biasa, melacurkan diri mereka. Menjadi antek-antek komprador begitu. Masa kita jadi antek asing sih," ujar Effendi usai mengisi diskusi Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (21/11/2015).

Salah satu contoh kecil, kata dia, ada pada Surat Menteri ESDM tanggal 7 Oktober 2015 tentang balasan permohonan perpanjangan kontrak PT Freeprot Indonesia dari Kementrian ESDM yang begitu singkat direspons.

"Misalnya sekarang tanggal 21 jam 11.30 WIB masa jam 12.00 WIB udah jawab. How come? Surat mengenai hal ikhwal yang punya tambang, ini konspirasi. Masa dibuat surat jawabnya langsung. Itu kan sudah bukti prmulaan niat konspirasi, berkolusi," jelas Effendi.

Effendi juga menilai, ada kepentingan lain di belakang Sudirman Said yang mengalihkan perhatian publik dengan menyeret kasus rekaman minta saham ke DPR untuk menyelamatkan kepentingannya di PT Freeport Indonesia.

"Saya enggak liat tujuannya tapi ini ada menggeser mengalihkan perhatian publik, karena kan yang mereka ingin selamatkan kan kepentingan Freeport-nya."

"Karena kan mereka udah insist kalau ini bakal gol dan di perpanjang dengan persyaratan-persyaratan. Sudirman Said berpikiran harus melalui IPO, tentu kan ada kepentingan lain di belakangnya yang dompleng itu," jelasnya.

Maka itu, dia menilai polemik yang menyeret nama Ketua DPR Setya Novanto itu merupakan sebuah pengalihan isu. Dimana pada prinsipnya Freeport berkewajiban dan menuangkan di surat satu bulan harus melepas divestasi.

"Sekarang sinetron. Datanglah SS (Sudirman Said) ke MKD. Ini pengalihan, terlepas dari Setya Novanto ketemu Maroef. Tapi ada yang kita tunggu, divestasi sahamnya. Meskipun kita dialihkan dengan cara infotainment. Memang sih aktornya pantes di blow up," ucap Effendi.

Effendi menambahkan, dalam perpanjangan kontrak, pemerintah harusnya tegas terkait perizinan. Effendi berharap hal tersebut tidak menjadi polemik bagi kepentingan tertentu.

"Sebetulnya perpanjangan kondisi ABCD cukup, jangan mau-mau, enggak-enggak. Perlu ketegasan. Kontrak karya persetujuan DPR mutlak. Kalau izin ranah eksekutif sepenuhnya. Maka harus clear semuanya izin. Tahun ini mungkin tapi pointnya jangan negosiasi!" tandasnya.

PILIHAN:
Kuasa Hukum Akui Awal Pekan Tahap Dua Novel Baswedan

Respons Kapolri Soal Tahap Dua Kasus Novel Baswedan