Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
PBH Peradi Berikan Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Tidak Mampu
loading...
Ketua PBH Peradi Suhendra Asido Hutabarat mengatakan, pihaknya memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu secara gratis. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia ( PBH Peradi ) terus berupaya mewujudkan akses keadilan yang lebih merata bagi masyarakat tidak mampu. Bahkan untuk memeratakan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu tersebut, Peradi memberikan pelayanan gratis.
Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) Suhendra Asido Hutabarat mengatakan, pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakornas) di Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Termasuk membahas prodeo beberapa cabang PBH Peradi yang sudah melakukan praktik tersebut dalam fungsi bantuan hukum agar dapat menjadi organisasi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
“Ini dalam mendukung program pemerintah tentang perluasan jangkauan akses keadilan bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” katanya, Jumat (23/12/2022).
Adapun prodeo, yakni pemberian bantuan hukum gratis. Namun berbeda dengan probono, prodeo diberikan oleh negara dalam bentuk pembebasan biaya berperkara di pengadilan bagi orang atau kelompok yang tidak mampu.
Asido mengapresiasi advokat yang bersedia menjadi pengurus PBH Peradi dari pusat hingga daerah. Menurutnya, menjadi pejuang probono adalah passion, sehingga meskipun sibuk dan fokus berpraktik sebagai advokat dan atau kurator yang menangani perkara-perkara komersial, namun bersedia menjadi pengurus PBH.
“Pengabdian sebagai pengurus PBH yang melaksanakan pengelolaan probono dan mengemban misi kemanusian, memberikan bantuan hukum cuma-cuma dan access to justice kepada masyarakat kelompok marjinal, rentan, dan miskin,” katanya.
Sesuai dengan UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dan ditegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), lanjut Asido, negara tidak hanya memberikan 8 kewenangan kepada Peradi selaku wadah tunggal organisasi advokat. Negara juga memberikan kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma (probono) kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
Peradi di bawah Ketum Otto Hasibuan telah memberikan probono melalui advokat dan PBH Peradi yang saat ini mempunyai 152 cabang di berbagai kota di Tanah Air. Ini merupakan bukti bahwa Peradi di bawah kepengurusan Otto, sebagai wadah tunggal organisasi advokat (single bar) karena PBH Peradi lahir dari Pasal 22 UU Advokat.
Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) Suhendra Asido Hutabarat mengatakan, pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakornas) di Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Termasuk membahas prodeo beberapa cabang PBH Peradi yang sudah melakukan praktik tersebut dalam fungsi bantuan hukum agar dapat menjadi organisasi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
“Ini dalam mendukung program pemerintah tentang perluasan jangkauan akses keadilan bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” katanya, Jumat (23/12/2022).
Adapun prodeo, yakni pemberian bantuan hukum gratis. Namun berbeda dengan probono, prodeo diberikan oleh negara dalam bentuk pembebasan biaya berperkara di pengadilan bagi orang atau kelompok yang tidak mampu.
Asido mengapresiasi advokat yang bersedia menjadi pengurus PBH Peradi dari pusat hingga daerah. Menurutnya, menjadi pejuang probono adalah passion, sehingga meskipun sibuk dan fokus berpraktik sebagai advokat dan atau kurator yang menangani perkara-perkara komersial, namun bersedia menjadi pengurus PBH.
“Pengabdian sebagai pengurus PBH yang melaksanakan pengelolaan probono dan mengemban misi kemanusian, memberikan bantuan hukum cuma-cuma dan access to justice kepada masyarakat kelompok marjinal, rentan, dan miskin,” katanya.
Sesuai dengan UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dan ditegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), lanjut Asido, negara tidak hanya memberikan 8 kewenangan kepada Peradi selaku wadah tunggal organisasi advokat. Negara juga memberikan kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma (probono) kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
Peradi di bawah Ketum Otto Hasibuan telah memberikan probono melalui advokat dan PBH Peradi yang saat ini mempunyai 152 cabang di berbagai kota di Tanah Air. Ini merupakan bukti bahwa Peradi di bawah kepengurusan Otto, sebagai wadah tunggal organisasi advokat (single bar) karena PBH Peradi lahir dari Pasal 22 UU Advokat.
Explore More