Kemendagri Dorong Peningkatan Nilai MCP Pemerintah Daerah
Senin, 05 Desember 2022 - 20:38 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Kemendagri Tingkatkan Sinergitas Pembentukan Produk Hukum Daerah
”Ini penting sebagai wujud komitmen Kemendagri dalam menjalankan amanah pengelolaan bersama untuk melakukan verifikasi terhadap seluruh indikator MCP yang diunggah oleh pemerintah daerah,” katanya.
Kegiatan verifikasi juga diharapkan sesuai dengan pedoman yang ada, yaitu dengan mengedepankan prinsip kejujuran, ketelitian dan disiplin. Sehingga, tidak ada lagi evidence pemerintah daerah yang hanya berorientasi pada pengumpulan dokumen, sedangkan realitanya mungkin tidak sesuai dengan yang ada di lapangan.
”Inspektur Jenderal Kemendagri berharap pihak Kemendagri, KPK dan BPKP dapat terus bersinergi menciptakan komunikasi yang efektif dan efisien, sehingga mampu mendorong daerah yang belum melaporkan nilai MCP nya atau yang capaiannya masih rendah,” katanya.
Di samping itu, dalam rangka persiapan pengelolaan bersama MCP 2023 Tomsi meminta agar dapat dikoordinasikan selain pemenuhan indikator untuk ketaatan peraturan, juga untuk merancang indikator dengan lebih mendalam terhadap substansi pencegahan korupsi. ”Hal itu berdasarkan dari modus-modus tindakan korupsi yang memungkinkan masih saja terjadi di daerah,” katanya.
”Ini penting sebagai wujud komitmen Kemendagri dalam menjalankan amanah pengelolaan bersama untuk melakukan verifikasi terhadap seluruh indikator MCP yang diunggah oleh pemerintah daerah,” katanya.
Kegiatan verifikasi juga diharapkan sesuai dengan pedoman yang ada, yaitu dengan mengedepankan prinsip kejujuran, ketelitian dan disiplin. Sehingga, tidak ada lagi evidence pemerintah daerah yang hanya berorientasi pada pengumpulan dokumen, sedangkan realitanya mungkin tidak sesuai dengan yang ada di lapangan.
”Inspektur Jenderal Kemendagri berharap pihak Kemendagri, KPK dan BPKP dapat terus bersinergi menciptakan komunikasi yang efektif dan efisien, sehingga mampu mendorong daerah yang belum melaporkan nilai MCP nya atau yang capaiannya masih rendah,” katanya.
Di samping itu, dalam rangka persiapan pengelolaan bersama MCP 2023 Tomsi meminta agar dapat dikoordinasikan selain pemenuhan indikator untuk ketaatan peraturan, juga untuk merancang indikator dengan lebih mendalam terhadap substansi pencegahan korupsi. ”Hal itu berdasarkan dari modus-modus tindakan korupsi yang memungkinkan masih saja terjadi di daerah,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
