Pagi Ini LBH Gelar Jalan Sehat Tolak Pengesahan RKUHP
Minggu, 27 November 2022 - 07:18 WIB
loading...
LBH Jakarta bersama sejumlah elemen masyarakat lain melakukan kampanye penolakan RKUHP yang segera disahkan DPR lewat kegiatan jalan sehat di arena Car Free Day Jakarta, pagi ini. Foto:/ilustrasi.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Bantua Hukum (LBH) Jakarta bersama sejumlah organisasi pegiat hukum lain akan melaksanakan jalan sehat pada Minggu (27/11/2022) pagi. Selain berolahraga, kegiatan ini juga bertujuan sebagai sarana kamanye untuk menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RKUHP ).
Prima, koordinator aksi menjelaskan, kegiatan jalan sehat dilaksanakan di kegiatan Car Free Day dengan Titik Kumpul Seberang Halte Transjakarta Sarinah Jakarta (Depan Bawaslu RI). "Nanti gabungan dari masyarakat kak dan tidak pakai seragam karena memang temanya jalan pagi (jalan santai)," kata dia.
DPR berencana mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebelum memasuki masa reses pada 16 Desember 2022. Namun masih banyak elemen masyarakat yang mengkritik materinya.
Baca juga: DPR RI Diminta Segera Mengesahkan RKUHP
LBH menilai draf terakhir hasil pembahasan di Komisi III DPR masih mengandung banyak pasal bermasalah. Bila RKUHP disahkan, Indonesia dinilai akan kembali masuk ke masa penjajahan karena mengekang hak asasi manusia dan kebebasan masyarakat sipil.
Prima, koordinator aksi menjelaskan, kegiatan jalan sehat dilaksanakan di kegiatan Car Free Day dengan Titik Kumpul Seberang Halte Transjakarta Sarinah Jakarta (Depan Bawaslu RI). "Nanti gabungan dari masyarakat kak dan tidak pakai seragam karena memang temanya jalan pagi (jalan santai)," kata dia.
DPR berencana mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebelum memasuki masa reses pada 16 Desember 2022. Namun masih banyak elemen masyarakat yang mengkritik materinya.
Baca juga: DPR RI Diminta Segera Mengesahkan RKUHP
LBH menilai draf terakhir hasil pembahasan di Komisi III DPR masih mengandung banyak pasal bermasalah. Bila RKUHP disahkan, Indonesia dinilai akan kembali masuk ke masa penjajahan karena mengekang hak asasi manusia dan kebebasan masyarakat sipil.
Lihat Juga :
