Mengapa Amerika Serikat Selalu Gunakan Standar Ganda dalam Urusan Taiwan?

Rabu, 23 November 2022 - 13:10 WIB
loading...
A A A
Dalam memahami hubungan Republik China (Taiwan) dan AS, kita harus kembali sebelum tahun 1949. Pada saat itu AS tidak peduli dengan Taiwan atau wilayah yang kini menjadi pusat pemerintahan Republik China, tetapi setelah berdirinya Republik Rakyat Cina pada tahun 1949, keamanan Taiwan menjadi objek perhatian AS. Sampai hari ini, AS merasa mempunyai tanggung jawab moral dalam melindungi pemerintah Republik China dan ingat, bukan Taiwan. AS merasa berhutang kepada sekutunya yang bersama-sama berhasil mengalahkan Jepang dalam Perang Dunia II.

Tentu saja banyak pengamat akan berpikir bahwa AS mendukung Taiwan karena letak geografisnya penting. Namun, penulis percaya bahwa rasa bersalah karena "kehilangan Republik China" di Nanjing dan AS ingin "mempromosikan nilai-nilai Amerika" merupakan salah satu faktor utama dalam bantuan untuk selalu menjaga Republik China di Taiwan. Perlu dicatat di sini bahwa "tanggung jawab moral" AS tidak untuk mengelola atau mengatur Taiwan, tetapi berharap bahwa Taiwan bisa "mengatur negara mereka sendiri dengan cara yang sama seperti orang Amerika mengelola Amerika Serikat" tanpa campur tangan dari China maupun kekuatan lainnya.

Republik China sangat tidak setuju dengan cara AS. Melalui kajian data historis, penulis menemukan bahwa meskipun semua orang percaya bahwa Republik China adalah sekutu setia AS, pada kenyataannya, dalam hal "strategi nasional", "sikap terhadap mainland China atau RRC", "sistem politik yang demokratis di Republik China-Taiwan", "derajat demokrasi" maupun "kebijakan ekonomi", Republik China, setidaknya selama Perang Dingin, tidak seperti yang dilakukan oleh AS terhadap negara lain. Dan Republik China-Taiwan sangat tidak setuju dengan "demokrasi" buatan AS.

Selama Perang Dingin, selain membantu pembangunan ekonomi Taiwan, fokus kebijakan AS adalah melindungi Taiwan, jangan sampai RRC merasa ada peluang untuk melancarkan perang melawan Taiwan. Di sisi lain, AS memang berniat melindungi Taiwan, tapi tidak ingin membantu Taiwan menyerang kembali daratan China. Keputusan Chiang Kai-shek, Presiden Republik China di Taiwan waktu itu untuk "menyerang balik daratan" adalah hambatan utama bagi hubungan antara Taiwan dan AS, karena AS percaya bahwa serangan balik di daratan tidak mungkin berhasil, dan itu akan membuat AS dan RRC saling berhadapan. Oleh karena itu selama Perang Dingin, AS tidak menganggap Taiwan sebagai umpan atau koin yang penting. AS juga yakin Taiwan tidak akan diserang oleh RRC. Karena RRC juga tidak menganggap nilai strategis Taiwan, dan bagi AS Taiwan sama sekali tidak bernilai, kecuali sebagai tempat untuk mempropagandakan anti komunisnya AS.

Ketidaksepakatan atau perbedaan pandangan antara Chiang Kai Shek dan AS adalah posisi Taiwan. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan “counter-ofensif daratan China”. Penulis percaya bahwa untuk AS, "dua negara di kedua sisi Selat Taiwan" (dua China atau satu China, dan satu Taiwan) adalah kebijakan yang cenderung diadopsi AS sebelum pemerintahan Nixon, meskipun AS sudah melakukannya dari dulu tetapi karena alasan politis, sampai saat ini AS belum tentu menyatakannya secara eksplisit.

Seperti kesepakatan tak tertulis dari berbagai negara, negara-negara yang bertikai tidak boleh menyelesaikan perselisihan dengan kekerasan. Jika prinsip ini juga diterapkan di antara China daratan dan Taiwan, maka AS akan selalu merasa memiliki dukungan moral dari internasional untuk membela Taiwan dan melawan China. Tentu saja, logika yang sama berlaku untuk "serangan balik ke daratan", sehingga AS akan menentangnya. Jika tidak, dukungan AS terhadap serangan Chiang Kai-shek di daratan China akan menjadi campur tangan AS dalam perang saudara China.

Akan tetapi, Republik China juga dengan tegas menentang hal ini, karena kebijakan "Satu China" artinya "hanya ada Satu China di dunia, Satu China tentu saja adalah Republik Rakyat China, dan Taiwan adalah bagian dari China." Berdasarkan landasan diplomatik dunia, yang terakhir adalah landasan politik kepemilikan pemerintah Kuomintang atas Taiwan; Pemerintah Chiang Kai Shek menuntut bahwa kenapa prinsip Satu China tidak bisa diartikan bahwa hanya ada satu Republik China-Taiwan yang sah di dunia? Yang bisa mewakili seluruh China? Dan Chiang Kai Shek yakin apabila ada dukungan dan persetujuan AS, semua ini akan menjadi nyata. Dan inilah sebabnya mengapa keturunan China di seluruh dunia menuding bahwa Taiwan menjual diri kepada AS, tanpa mempelajari sejarah dan latar belakang yang membuat semua ini terjadi.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Indonesia di Antara...
Indonesia di Antara Quantum Warfare dan Multipolaritas
Hadapi Dominasi China...
Hadapi Dominasi China Dalam Ranah Digital, Indonesia Diimbau Waspadai Risiko Ketergantungan
Thucydides Trap: Antinomi...
Thucydides Trap: Antinomi China dan Amerika
Menhan Ungkap Asal Muasal...
Menhan Ungkap Asal Muasal Amerika Serikat Ajukan Overflight Access ke Indonesia
Menkomdigi Tegaskan...
Menkomdigi Tegaskan Pertukaran Data dengan AS Bukan Data Kependudukan
Pakar Hubungan Internasional:...
Pakar Hubungan Internasional: China Punya Kepentingan Redam Konflik AS-Iran
China Luncurkan Alat...
China Luncurkan Alat Pelacak Kapal Selam Nuklir, Bakal Ubah Perang Masa Depan
AS Diskriminatif, Cabut...
AS Diskriminatif, Cabut Kuota Tiket Suporter Timnas Iran di Piala Dunia 2026
Drone Iran Gempur Armada...
Drone Iran Gempur Armada Kelima AS di Bahrain
Rekomendasi
Perindo Sulut Rampungkan...
Perindo Sulut Rampungkan Struktur Kecamatan, Bidik 3 Kursi DPRD
Sooyoung SNSD dan Jung...
Sooyoung SNSD dan Jung Kyung-ho Putus setelah 14 Tahun Pacaran
Hari Ini, Timnas Indonesia...
Hari Ini, Timnas Indonesia vs Australia Berebut Tiket Final di Piala AFF U-19 2026
Berita Terkini
Roy Suryo Laporkan Lechumanan...
Roy Suryo Laporkan Lechumanan dan Rismon Sianipar, Ade Darmawan: Berarti Dia Ngajak Perang
Cerita Perjalanan Revisi...
Cerita Perjalanan Revisi UU Polri, Kapolri Singgung Aksi Demo Agustus Kelam
Sahroni: Dengan UU Polri...
Sahroni: Dengan UU Polri Baru, Transparansi Penegakan Hukum Akan Lebih Meningkat
Bahlil Izin Panggil...
Bahlil Izin Panggil Kanda ke Prabowo: Supaya Olahannya Cepat Masuk
Setujui Usulan Tambahan...
Setujui Usulan Tambahan Anggaran Kemhan Rp195 Triliun, Komisi I Bakal Diteruskan ke Banggar
Menghormati Putusan,...
Menghormati Putusan, Mengawal Keadilan: Membaca Kasus Andrie Yunus dari Perspektif Hukum, Politik, dan Militer
Infografis
5 Alasan Perdamaian...
5 Alasan Perdamaian Amerika Serikat dan Iran Sulit Terwujud
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved