Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Cermin Hubungan Diplomatik, Perdagangan, dan Perindustrian

Harryanto Aryodiguno, Ph.D

Dosen jurusan Hubungan Internasional President University, Jababeka-Cikarang
Wasekjen VI Bidang Perindustrian dan Perdagangan DPP Partai Perindo

Presiden China Xi Jinping diagendakan melakukan pembicaraan formal dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sela-sela KTT G20 di Bali. Kedua Presiden akan membahas banyak hal, terutama yang berkaitan dengan kerja sama Indonesia dan China dalam kerangka Belt and Road Initiative dan Poros Maritim Global.

Dalam kerja sama tersebut, China dan Indonesia semakin memperkuat pola baru dalam hubungan bilateral yang digerakkan oleh kerja sama politik, ekonomi, budaya, dan maritim. Salah satu yang akan menjadi topik pembicaraan tentunya kerja sama Kereta Api Cepat Jakarta Bandung. Presiden Jokowi menegaskan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China. Seberapa penting proyek ini bagi hubungan diplomatik kedua negara?

Kerja sama pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung antara Indonesia dan China membuktikan bahwa kedua negara memiliki minat yang kuat dalam kerja sama di bidang ekonomi dan infrastruktur. Dalam hubungan internasional, hubungan kerja sama antarnegara merupakan pertemuan berbagai kepentingan internasional dari beberapa negara yang sifatnya tidak dapat dipenuhi oleh rakyatnya setelah kerja sama tersebut terbentuk dari beberapa komitmen individu untuk memperoleh kesejahteraan bersama, dan hasil dari kepentingan bersama.



Bagi China, kerja sama bilateral antara Indonesia dan China merupakan hubungan diplomatik yang romantis dan kompetitif. Ada banyak manfaat dari kerja sama ini. Hal tersebut akan menciptakan hubungan bilateral yang dinamis, seiring dengan persaingan produk China yang tersebar di pasar Indonesia, membuat komoditas pasar Indonesia harus segera dapat mengimbangi pendapatan distribusi dari produk China yang telah menduduki level teratas dalam sistem distribusi. .

Bagi Indonesia, dalam konteks diplomasi Indonesia terhadap China di era Presiden Jokowi pada umumnya, dan secara khusus tentang pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Presiden Jokowi memiliki dua strategi utama, yaitu pembenahan internal dan pembangunan besar-besaran di seluruh bidang. Secara internal, Pemerintahan Presiden Jokowi mulai membenahi sistem investasi yang ada di Indonesia untuk menangkap peluang dengan menarik investor asing sebanyak-banyaknya untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Dalam pendekatan masif ke China, pemerintahan Presiden Jokowi memandang prospek dan proyeksi ekonomi China yang baik sebagai mitra kerja sama yang menguntungkan bagi Indonesia, sehingga banyak proyek pembangunan dan investasi yang ditawarkan dan bekerja sama dengan China.

Selain untuk pembangunan dalam negeri, Jokowi juga berharap proyek KCJB yang merupakan kereta cepat pertama di ASEAN dapat meningkatkan konektivitas antarnegara di ASEAN. Dan tentu saja harapan Jokowi itu sangat mungkin sekali. Mengapa? Indonesia menyadari bahwa untuk mengejar ketertinggalannya, dalam hal ini di Asia Tenggara, Presiden selalu memprioritaskan pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur. Jadi, Presiden Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai alat utama pertumbuhan ekonomi karena infrastruktur merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

Hal utama yang menjadi perhatian dalam penyusunan konsep pembangunan di bawah pemerintahan Jokowi adalah kecepatan pembangunan dan pemerataan pembangunan. Hal ini menjadi rasional mengingat posisi Indonesia dalam kualitas infrastruktur masih berada di peringkat 92 dari 144 negara dengan poin 3,7 berdasarkan hasil studi World Economic Forum 2014, secara statistik Indonesia hanya lebih baik dari Filipina (98) namun jauh di bawah Singapura (2), Korea Selatan (22), China (69), dan India (87).