Cegah Sengketa Informasi Publik, Kementerian PUPR Tingkatkan Pengetahuan PPID

Sementara Tenaga Ahli dari KIP Annie Londa memaparkan, meski sekarang ini adalah era keterbukaan informasi publik, namun tidak semua informasi harus dibuka. Badan publik dapat menolak memberikan informasi publik yang dikecualikan berdasarkan undang-undang.

"Badan Publik juga dapat menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ucapnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Riono Suprapto berharap para peserta sebagai garda terdepan penyelenggara layanan informasi publik dapat menerapkan di lingkungan kerja masing-masing, serta dapat mentransfer pengetahuan yang diperoleh kepada rekan lainnya.

“Kita harapkan melalui FGD ini, sekembalinya ke tempat kerja masing-masing, petugas PPID dapat menyampaikan informasi publik lebih baik. Data lebih update, informasi lebih jelas, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan,” imbuh Riono. Baca juga: Keterbukaan Informasi Publik Perkokoh Ketahanan Pangan

Rione berharap kegiatan yang meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan tugas ini perlu dilakukan secara rutin sehingga permasalahan terkait informasi publik dapat dilakukan secara baik, transparan, akuntabel, dan dapat mengurangi kesalahan dan menghindari sengketa.

"Kegiatan-kegiatan semacam ini juga harus dapat dipublikasikan secara baik,” katanya.