5 Pasal di Draf RKUHP Dihapus, Praktik Dokter hingga Advokat Curang
Kamis, 10 November 2022 - 00:37 WIB
loading...
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Syarief Hiariej mengungkapkan sebanyak lima pasal di draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dihapus pemerintah. Foto/Tangkapan layar TV Parlemen
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Syarief Hiariej mengungkapkan sebanyak lima pasal di draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP ) dihapus pemerintah. Pasal yang dihapus tersebut tentang praktik dokter hingga advokat curang.
Penghapusan itu sebagai akomodasi usai pemerintah melakukan dialog publik. Adapun pasal tersebut dihapus di dalam draf terbaru RKHUP per Rabu, 9 November 2022.
"Lima pasal yang dihapus itu adalah satu, soal advokat curang. Dua, praktik dokter dan dokter gigi. Tiga, penggelandangan. Empat, unggas dan ternak. Lima, adalah tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup," ujar Edward Omar Syarief Hiariej, Rabu (9/11/2022).
Baca juga: RUU KUHP Berkurang Jadi 627 Pasal, Berikut Isi Perubahannya
Dalam mengakomodasi masukan publik, pemerintah mengubah draf RKUHP. Mulai dari penghapusan pasal, reformulasi pasal, penambahan, dan reposisi pasal.
Khusus kategori penghapusan, pemerintah telah melakukan penghapusan terhadap pasal-pasal tentang pengelandangan, unggas yang melewati kebun dan ternak yang melewati kebun, termasuk dua pasal mengenai tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
Penghapusan itu sebagai akomodasi usai pemerintah melakukan dialog publik. Adapun pasal tersebut dihapus di dalam draf terbaru RKHUP per Rabu, 9 November 2022.
"Lima pasal yang dihapus itu adalah satu, soal advokat curang. Dua, praktik dokter dan dokter gigi. Tiga, penggelandangan. Empat, unggas dan ternak. Lima, adalah tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup," ujar Edward Omar Syarief Hiariej, Rabu (9/11/2022).
Baca juga: RUU KUHP Berkurang Jadi 627 Pasal, Berikut Isi Perubahannya
Dalam mengakomodasi masukan publik, pemerintah mengubah draf RKUHP. Mulai dari penghapusan pasal, reformulasi pasal, penambahan, dan reposisi pasal.
Khusus kategori penghapusan, pemerintah telah melakukan penghapusan terhadap pasal-pasal tentang pengelandangan, unggas yang melewati kebun dan ternak yang melewati kebun, termasuk dua pasal mengenai tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
Lihat Juga :
