Miliki Tiket Pilpres 2024, Megawati Tak Perlu Buru-buru Tentukan Capres
loading...
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dinilai tidak perlu buru-buru menggunakan hak prerogatifnya dalam penentuan calon presiden (capres) yang akan diusung pada Pilpres 2024. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dinilai tidak perlu buru-buru menggunakan hak prerogatifnya dalam menentukan calon presiden (capres) yang akan diusung pada Pilpres 2024 . Megawati tak perlu terpancing manuver yang dilakukan sejumlah kader, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan, indikasi Presiden Jokowi memiliki kecenderungan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 cukup kuat. Hal itu ditunjukkan saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Projo di Magelang pada Mei 2022.
"Bu Mega tidak ada keharusan untuk mengikuti atau mematuhi keinginan Pak Jokowi, malah seharusnya sebaliknya, Pak Jokowi yang harusnya ikut serta menghormati apa pun keputusan Bu Mega terkait calon PDIP di Pilpres," kata Uchok dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/11/2022).
Menurutnya, diakui atau tidak, Megawati melalui PDIP berperan besar pada karier politik Jokowi. Dimulai dari Wali Kota Solo selama dua periode, kemudian Gubernur DKI Jakarta, hingga menduduki kursi Presiden RI yang juga dua periode. Belum lagi pencalonan anak dan menantu Jokowi oleh PDIP hingga memenangi Pilkada Kota Solo dan Kota Medan.
"PDIP sebagai partai terbesar sekarang ini harus tetap pada marwahnya, yang punya kemerdekaan penuh dalam menentukan capres, yang dalam hal ini kewenangannya berada di ketua umum," kata Uchok.
Ia menganggap tidak baik jika PDIP atau Megawati Soekarnoputri didikte dalam penentuan capres 2024. Apalagi putri Presiden Soekarno itu memiliki pengalaman panjang dan instuisi kuat dalam menentukan siapa figur tepat yang diusung.
Baca juga: Pilpres 2024, PDIP Yakin Sikap Politik Jokowi dan Megawati Tidak Berbeda
"Beberapa Pilkada bahwa di luar dugaan karena calon yang diusung popularitas dan elektabilitasnya masih rendah, tetapi berkat soliditas dan ketaatan mesin partai pada keputusan Bu Mega, nyatanya bisa menang," katanya.
Lihat Juga: PDIP Nilai Publikasi Jokowi Masuk Nominasi OCCRP 2024 Bisa Jadi Petunjuk bagi Penegak Hukum
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan, indikasi Presiden Jokowi memiliki kecenderungan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 cukup kuat. Hal itu ditunjukkan saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Projo di Magelang pada Mei 2022.
"Bu Mega tidak ada keharusan untuk mengikuti atau mematuhi keinginan Pak Jokowi, malah seharusnya sebaliknya, Pak Jokowi yang harusnya ikut serta menghormati apa pun keputusan Bu Mega terkait calon PDIP di Pilpres," kata Uchok dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/11/2022).
Menurutnya, diakui atau tidak, Megawati melalui PDIP berperan besar pada karier politik Jokowi. Dimulai dari Wali Kota Solo selama dua periode, kemudian Gubernur DKI Jakarta, hingga menduduki kursi Presiden RI yang juga dua periode. Belum lagi pencalonan anak dan menantu Jokowi oleh PDIP hingga memenangi Pilkada Kota Solo dan Kota Medan.
"PDIP sebagai partai terbesar sekarang ini harus tetap pada marwahnya, yang punya kemerdekaan penuh dalam menentukan capres, yang dalam hal ini kewenangannya berada di ketua umum," kata Uchok.
Ia menganggap tidak baik jika PDIP atau Megawati Soekarnoputri didikte dalam penentuan capres 2024. Apalagi putri Presiden Soekarno itu memiliki pengalaman panjang dan instuisi kuat dalam menentukan siapa figur tepat yang diusung.
Baca juga: Pilpres 2024, PDIP Yakin Sikap Politik Jokowi dan Megawati Tidak Berbeda
"Beberapa Pilkada bahwa di luar dugaan karena calon yang diusung popularitas dan elektabilitasnya masih rendah, tetapi berkat soliditas dan ketaatan mesin partai pada keputusan Bu Mega, nyatanya bisa menang," katanya.
Lihat Juga: PDIP Nilai Publikasi Jokowi Masuk Nominasi OCCRP 2024 Bisa Jadi Petunjuk bagi Penegak Hukum
(abd)
Explore More