Jokowi Minta Pemda Dukung Pembangunan Angkutan Massal Perkotaan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menggelar rapat terbatas yang membahas angkutan massal perkotaan dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, di Istana Merdeka, Jakarta.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Presiden Jokowi menekankan pentingnya angkutan massal perkotaan. "Bapak Presiden menekankan angkutan massal perkotaan menjadi satu keharusan yang diintensifkan, baik itu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada maupun merencanakan dan membangun angkutan massal itu sendiri," ujar Budi, Rabu (2/11/2022).

Budi menjelaskan suatu angkutan massal membutuhkan percontohan. Saat ini, DKI Jakarta merupakan daerah yang dinilai paling representatif untuk digunakan sebagai contoh bagi kota-kota lain di Tanah Air. "Karena di sini sudah ada MRT, sudah ada LRT nanti ditambah, nanti ada BRT, dan ini menjadi suatu modal bagi Jakarta dan bagi kota-kota yang lain," kata Budi.



Jokowi juga menekankan agar pemerintah daerah turut serta mendukung angkutan massal yang dibangun pemerintah pusat dengan membangun transportasi pengumpan (feeder) yang dapat membantu masyarakat dalam menggunakan transportasi publik.

Jokowi mencontohkan pada LRT Jabodebek, maka Pemda Bekasi, Pemda Bogor, dan Pemda DKI berkewajiban untuk meneruskan feeder baik itu berupa bus atau angkutan-angkutan lain. "Tadi sudah disepakati bahwa pemda, baik Jakarta maupun Sumsel akan mendukung adanya feeder," jelasnya.



Dalam kesempatan tersebut, Budi juga melaporkan kepada Presiden terkait perkembangan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) di DKI Jakarta. Menurut Budi, investor dalam pembangunan MRT tidak hanya dari Jepang, tetapi juga dari Korea dan Inggris yang akan ikut masuk sebagai konsorsium. "Kami rencanakan pada saat G20, ada signing antara pihak Indonesia itu Kemenhub dan DKI dengan pihak Jepang, Korea, dan Inggris," kata Budi.

Selain itu, Budi juga menyampaikan Kementerian Perhubungan akan mendukung visi Presiden Jokowi yang mengutamakan angkutan massal perkotaan dengan menjadikan DKI Jakarta sebagai contoh. Sedangkan daerah-daerah lain di Tanah Air akan dimulai dengan studi kajian terkait angkutan massal. "Tentu waktu dari pembangunan ini dikaitkan dengan kemampuan finansial dari pemerintah dan pemerintah daerah," ungkapnya.