Jokowi Minta Pemda Dukung Pembangunan Angkutan Massal Perkotaan
Rabu, 02 November 2022 - 21:12 WIB
loading...
A
A
A
Jokowi mencontohkan pada LRT Jabodebek, maka Pemda Bekasi, Pemda Bogor, dan Pemda DKI berkewajiban untuk meneruskan feeder baik itu berupa bus atau angkutan-angkutan lain. "Tadi sudah disepakati bahwa pemda, baik Jakarta maupun Sumsel akan mendukung adanya feeder," jelasnya.
Baca juga: Tren Penumpang LRT Sumsel Meningkat, Sehari Angkut 9.666 Orang
Dalam kesempatan tersebut, Budi juga melaporkan kepada Presiden terkait perkembangan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) di DKI Jakarta. Menurut Budi, investor dalam pembangunan MRT tidak hanya dari Jepang, tetapi juga dari Korea dan Inggris yang akan ikut masuk sebagai konsorsium. "Kami rencanakan pada saat G20, ada signing antara pihak Indonesia itu Kemenhub dan DKI dengan pihak Jepang, Korea, dan Inggris," kata Budi.
Selain itu, Budi juga menyampaikan Kementerian Perhubungan akan mendukung visi Presiden Jokowi yang mengutamakan angkutan massal perkotaan dengan menjadikan DKI Jakarta sebagai contoh. Sedangkan daerah-daerah lain di Tanah Air akan dimulai dengan studi kajian terkait angkutan massal. "Tentu waktu dari pembangunan ini dikaitkan dengan kemampuan finansial dari pemerintah dan pemerintah daerah," ungkapnya.
Baca juga: Tren Penumpang LRT Sumsel Meningkat, Sehari Angkut 9.666 Orang
Dalam kesempatan tersebut, Budi juga melaporkan kepada Presiden terkait perkembangan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) di DKI Jakarta. Menurut Budi, investor dalam pembangunan MRT tidak hanya dari Jepang, tetapi juga dari Korea dan Inggris yang akan ikut masuk sebagai konsorsium. "Kami rencanakan pada saat G20, ada signing antara pihak Indonesia itu Kemenhub dan DKI dengan pihak Jepang, Korea, dan Inggris," kata Budi.
Selain itu, Budi juga menyampaikan Kementerian Perhubungan akan mendukung visi Presiden Jokowi yang mengutamakan angkutan massal perkotaan dengan menjadikan DKI Jakarta sebagai contoh. Sedangkan daerah-daerah lain di Tanah Air akan dimulai dengan studi kajian terkait angkutan massal. "Tentu waktu dari pembangunan ini dikaitkan dengan kemampuan finansial dari pemerintah dan pemerintah daerah," ungkapnya.
(cip)
Lihat Juga :
