KPK Akan Pidanakan Pensiunan Pejabat yang Tak Kembalikan Aset Negara
Rabu, 02 November 2022 - 09:34 WIB
loading...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mempidanakan para pensiunan pejabat negara yang bandel tidak mengembalikan aset milik negara. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Para pensiunan pejabat negara yang bandel tidak mengembalikan aset milik negara terancam akan dipidanakan. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada para pejabat negara untuk mengembalikan aset-aset negara setelah pensiun.
Hal itu disampaikan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsup Wilayah V KPK Dian Patria saat menghadiri rapat monitoring dan evaluasi Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur, Maluku Utara. Baca juga: KPK Cegah Lima Kepala Dinas di Pemkab Bangkalan Pergi ke Luar Negeri
"Jika aset daerah yang digunakan pejabat terkait tidak dikembalikan, maka yang bersangkutan akan diproses hukum," ujar Dian lewat keterangan resmi KPK, Rabu (2/11/2022).
Dian berharap para pejabat negara, khususnya di lingkungan Pemkab Halmahera Timur berkomitmen dalam pengembalian aset daerah setelah selesai menjabat. Salah satunya, melalui penandatanganan pakta integritas aset.
Menurut Dian, tujuan penandatanganan pakta integritas aset adalah selain memenuhi salah satu sub-indikator pada MCP (Monitoring Centre for Pevention), juga untuk optimalisasi pemasukan daerah di Kabupaten tersebut.
Upaya penandatanganan pakta integritas itu dilakukan menyusul masih banyaknya aset negara yang dikuasai para pensiunan pejabat. KPK menemukan maraknya penguasan aset oleh penjabat dan mantan pejabat di wilayah timur Indonesia, termasuk Halmahera Timur.
"Agar ada kontrol juga oleh masyarakat untuk melaporkan pejabat/mantan pejabat yang menguasai aset secara tidak sah dan diproses hukum," kata Dian.
Hal itu disampaikan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsup Wilayah V KPK Dian Patria saat menghadiri rapat monitoring dan evaluasi Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur, Maluku Utara. Baca juga: KPK Cegah Lima Kepala Dinas di Pemkab Bangkalan Pergi ke Luar Negeri
"Jika aset daerah yang digunakan pejabat terkait tidak dikembalikan, maka yang bersangkutan akan diproses hukum," ujar Dian lewat keterangan resmi KPK, Rabu (2/11/2022).
Dian berharap para pejabat negara, khususnya di lingkungan Pemkab Halmahera Timur berkomitmen dalam pengembalian aset daerah setelah selesai menjabat. Salah satunya, melalui penandatanganan pakta integritas aset.
Menurut Dian, tujuan penandatanganan pakta integritas aset adalah selain memenuhi salah satu sub-indikator pada MCP (Monitoring Centre for Pevention), juga untuk optimalisasi pemasukan daerah di Kabupaten tersebut.
Upaya penandatanganan pakta integritas itu dilakukan menyusul masih banyaknya aset negara yang dikuasai para pensiunan pejabat. KPK menemukan maraknya penguasan aset oleh penjabat dan mantan pejabat di wilayah timur Indonesia, termasuk Halmahera Timur.
"Agar ada kontrol juga oleh masyarakat untuk melaporkan pejabat/mantan pejabat yang menguasai aset secara tidak sah dan diproses hukum," kata Dian.
Lihat Juga :
