Kemenkumham: Penyusunan Regulasi Tembakau Harus Berdaulat dan Bebas Intervensi
Jum'at, 21 Oktober 2022 - 21:33 WIB
loading...
Kemenkumham menegaskan, kebijakan tembakau harus berdaulat dan sesuai UU. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Kemenkumham ) angkat bicara terkait dengan rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
”Setiap penyusunan regulasi harus berdaulat dan bebas dari intervensi pihak mana pun,” Kepala Seksi Penyiapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Hendra Kurnia, dalam FGD Unjani bertajuk “Diskursus Kedaulatan: Indonesia sebagai Pemimpin Global yang Berdaulat –Studi Kasus Regulasi Tembakau di Indonesia” Jumat (21/10/2022).
Hendra menjelaskan, intervensi terlebih dari lembaga asing tidak boleh menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan sebuah regulasi. Menurutnya, negara memiliki kewenangan penuh dalam mengatur kebijakan yang sesuai dengan kepentingan nasional.
Baca juga: Hikmahanto Nilai Revisi PP No 109/2012 Cederai Kedaulatan Negara
“Dalam mengubah suatu kebijakan, adanya intervensi melalui tekanan atau keinginan asing tidak boleh menjadi pertimbangan utama. Tetapi pertimbangannya adalah kebijaksanaan serta pandangan akademisi yang netral dan sesuai dengan perundang-undangan,” ujar Hendra.
”Setiap penyusunan regulasi harus berdaulat dan bebas dari intervensi pihak mana pun,” Kepala Seksi Penyiapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Hendra Kurnia, dalam FGD Unjani bertajuk “Diskursus Kedaulatan: Indonesia sebagai Pemimpin Global yang Berdaulat –Studi Kasus Regulasi Tembakau di Indonesia” Jumat (21/10/2022).
Hendra menjelaskan, intervensi terlebih dari lembaga asing tidak boleh menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan sebuah regulasi. Menurutnya, negara memiliki kewenangan penuh dalam mengatur kebijakan yang sesuai dengan kepentingan nasional.
Baca juga: Hikmahanto Nilai Revisi PP No 109/2012 Cederai Kedaulatan Negara
“Dalam mengubah suatu kebijakan, adanya intervensi melalui tekanan atau keinginan asing tidak boleh menjadi pertimbangan utama. Tetapi pertimbangannya adalah kebijaksanaan serta pandangan akademisi yang netral dan sesuai dengan perundang-undangan,” ujar Hendra.
Lihat Juga :
