Kelangkaan Vaksin Meningitis Meningokokus Buat Penyelenggara Ibadah Umrah Resah
Jum'at, 21 Oktober 2022 - 15:11 WIB
loading...
Kelangkaan Vaksin Meningitis Meningokokus (MM) membuat pelau bisnis umrah di Indonesia resah. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah Haji (AMPUH) menilai kelangkaan Vaksin Meningitis Meningokokus (MM) membuat pelau bisnis umrah di Indonesia resah. Sebab, para penyelenggara umrah kesulitan dalam mendapatkan vaksin tersebut.
Sekjen Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah Haji (AMPUH), Tri Winarto mengatakan, kelangkaan vaksin tersebut membuat bisnis umrah di Indonesia gelisah. Pasalnya, sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), mereka mengalami kesulitan mendapatkan vaksin MM yang disyaratkan pemerintah Indonesia. Kondisi ini bisa membuat calon jamaah terancam gagal berangkat ke Tanah Suci.
"Iya travel saya mengalami kendala harus menunggu antrean ketersediaan. Sekarang itulah kondisinya tidak hanya di travel saya saja. Anggota AMPUH juga mengeluh baik di Surabaya, Sumatera, Jogja, hingga Jawa Tengah,"kata Tri saat dihubungi MNC Portal, Jumat (21/10/2022).
Baca juga: Vaksin Meningitis Langka, Sampai Kapan?
Tri mengatakan pemerintah Indonesia sungguh ironi, jika mewajibkan vaksin MM, sementara persediaan vaksinnya belum memadai. Sebelumnya, pemerintah berjanji akan menyediakan vaksin MM sebanyak 250.000 pada pekan pertama Oktober 2022. Namun, jumlah vaksin itu pun tak sebanding dengan banyaknya calon jamaah umrah pascapandemi Covid-19.
Baca juga: Komisi IX DPR Tagih Janji Kemenkes Sediakan 250 Ribu Vaksin Meningitis
"Ada penambahan vaksin terakhir 250.000, sangat tidak signifikan dengan kebutuhan jamaah yang memang setelah dua tahun tidak aktivitas jadi luar biasa jumlahnya yang ingin berangkat umrah. Jadi, ironis memang mewajibkan vaksin tetapi tidak ada barangnya,"kata dia.
Menurutnya, vaksin MM kini sudah tidak diwajibkan oleh Pemerintah Arab Saudi sebagai syarat pelaksanaan ibadah umrah. Untuk itu, dirinya meminta kebijaksanaan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk tidak memaksakan vaksin MM kepada calon jamaah umrah. "Solusinya dalam hal ini Kementerian Kesehatan harus bijaksana, tidak memaksakan aturan wajib bagi jamaah umrah. Buktinya Saudi pun tidak menanyakan apa pun kepada jamaah terkait dengan vaksin ini," tutur Tri.
Terakhir jika itu terus berlanjut maka akan menyebabkan kerugian di ribuan travel di Indonesia. Oleh karena itu, dia meminta dukungan pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. "Di situ ada kehidupan karyawan dan keluarga yang bergantung pada bisnis ini. Kalau bisnis ini terhalang, tidak karena Saudi, justru karena dilakukan oleh internal Indonesia sendiri, tentu sangat tidak baik,"kata dia.
Senada, Waketum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Muhammad Azhar Gazali meminta kepada pemerintah agar dapat mempertimbangkan kembali keharusan vaksin MM bagi calon jamaah umrah. Jika masih tetap diwajibkan, maka pemerintah lanjutnya harus dapat menyiapkan ketersediaan stok vaksin untuk seluruh calon jamaah umrah di seluruh Indonesia.
"Ini yang lagi kami perjuangkan di asosiasi. Kenapa negara tujuan tidak mewajibkan sebagai syarat, justru dari negara sendiri yang ngotot tetap mewajibkan sudah begitu tidak diikuti ketersediaan stok vaksin, kalau tidak mampu menyediakan jangan memaksakan mestinya,"katanya.
Sekjen Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah Haji (AMPUH), Tri Winarto mengatakan, kelangkaan vaksin tersebut membuat bisnis umrah di Indonesia gelisah. Pasalnya, sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), mereka mengalami kesulitan mendapatkan vaksin MM yang disyaratkan pemerintah Indonesia. Kondisi ini bisa membuat calon jamaah terancam gagal berangkat ke Tanah Suci.
"Iya travel saya mengalami kendala harus menunggu antrean ketersediaan. Sekarang itulah kondisinya tidak hanya di travel saya saja. Anggota AMPUH juga mengeluh baik di Surabaya, Sumatera, Jogja, hingga Jawa Tengah,"kata Tri saat dihubungi MNC Portal, Jumat (21/10/2022).
Baca juga: Vaksin Meningitis Langka, Sampai Kapan?
Tri mengatakan pemerintah Indonesia sungguh ironi, jika mewajibkan vaksin MM, sementara persediaan vaksinnya belum memadai. Sebelumnya, pemerintah berjanji akan menyediakan vaksin MM sebanyak 250.000 pada pekan pertama Oktober 2022. Namun, jumlah vaksin itu pun tak sebanding dengan banyaknya calon jamaah umrah pascapandemi Covid-19.
Baca juga: Komisi IX DPR Tagih Janji Kemenkes Sediakan 250 Ribu Vaksin Meningitis
"Ada penambahan vaksin terakhir 250.000, sangat tidak signifikan dengan kebutuhan jamaah yang memang setelah dua tahun tidak aktivitas jadi luar biasa jumlahnya yang ingin berangkat umrah. Jadi, ironis memang mewajibkan vaksin tetapi tidak ada barangnya,"kata dia.
Menurutnya, vaksin MM kini sudah tidak diwajibkan oleh Pemerintah Arab Saudi sebagai syarat pelaksanaan ibadah umrah. Untuk itu, dirinya meminta kebijaksanaan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk tidak memaksakan vaksin MM kepada calon jamaah umrah. "Solusinya dalam hal ini Kementerian Kesehatan harus bijaksana, tidak memaksakan aturan wajib bagi jamaah umrah. Buktinya Saudi pun tidak menanyakan apa pun kepada jamaah terkait dengan vaksin ini," tutur Tri.
Terakhir jika itu terus berlanjut maka akan menyebabkan kerugian di ribuan travel di Indonesia. Oleh karena itu, dia meminta dukungan pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. "Di situ ada kehidupan karyawan dan keluarga yang bergantung pada bisnis ini. Kalau bisnis ini terhalang, tidak karena Saudi, justru karena dilakukan oleh internal Indonesia sendiri, tentu sangat tidak baik,"kata dia.
Senada, Waketum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Muhammad Azhar Gazali meminta kepada pemerintah agar dapat mempertimbangkan kembali keharusan vaksin MM bagi calon jamaah umrah. Jika masih tetap diwajibkan, maka pemerintah lanjutnya harus dapat menyiapkan ketersediaan stok vaksin untuk seluruh calon jamaah umrah di seluruh Indonesia.
"Ini yang lagi kami perjuangkan di asosiasi. Kenapa negara tujuan tidak mewajibkan sebagai syarat, justru dari negara sendiri yang ngotot tetap mewajibkan sudah begitu tidak diikuti ketersediaan stok vaksin, kalau tidak mampu menyediakan jangan memaksakan mestinya,"katanya.
(cip)
Lihat Juga :
