Kemenkes Gandeng PT Biofarma dan BPOM Atasi Kelangkaan Vaksin Meningitis

Pihak berwenang di bandara tempat kedatangan di Arab Saudi melakukan pengecekan dengan model sampling atau acak. Mereka hanya melihat beberapa jamaah saja, apakah sudah memiliki buku kuning atau sertifikat vaksinasi internasional atau tidak. Meskipun Pemerintah Arab Saudi sudah melonggarkan aturan, namun Kemenkes Indonesia masih mensyaratkan vaksin MM. Kemenag dan asosiasi telah mengajukan permintaan agar ada toleransi untuk tidak menjadikan vaksin MM sebagai syarat wajib, terutama ketika terjadi kelangkaan pasokan seperti sekarang.

Menurut Noer Alya, penyelenggaraan umrah berbeda dengan haji yang memiliki kuota dan waktu tertentu. Lantaran seperti perjalanan wisata, maka Kemenag tidak bisa membatasi masyarakat yang ingin menjalankannya. Umrah ini diselenggarakan oleh biro perjalanan yang sudah diizinkan Kemenag.

Saat ini, yang dilakukan PPIU adalah mempersiapkan calon jamaah dengan sebaik mungkin. Mereka hanya akan memberangkatkan calon jamaah yang sudah divaksin. “Jika ada yang belum divaksin, tapi waktu keberangkatan sudah mepet, keberangkatan calon jamaah tersebut akan dijadwal ulang,” terangnya.

Noer Alya mengakui meskipun Kemenkes menyatakan telah menyiapkan vaksin sebanyak 250.000 pada Oktober ini, namun beberapa daerah diketahui masih melaporkan adanya langka stok. Untuk di luar Jawa, menurutnya, tidak bermasalah karena permintaan vaksinnya tidak terlalu banyak. Beberapa daerah di luar Jawa yang permintaannya tinggi adalah Sulawesi Selatan, Medan, dan Kalimantan Selatan.

Atas masalah di lapangan ini, Kemenag telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memprioritaskan pendistribusian ke daerah-daerah tersebut, terutama Jawa.

Sejak akhir September lalu, Kemenkes melakukan beberapa langkah untuk mengatasi kelangkaan vaksin MM. Pertama, Kemenkes melakukan identifikasi stok vaksin di seluruh Indonesia. Kemudian, stok yang berlebih direlokasi ke KKP yang tingkat permintaan vaksinnya banyak. Kedua, Kemenkes berkoordinasi dengan Kemenag dan asosiasi penyelenggara haji dan umrah untuk menyampaikan tentang pentingnya vaksinasi MM. Pelayanan vaksinasi diprioritaskan kepada jamaah yang akan berangkat dalam waktu dekat.

Ketiga, Kemenkes berkoordinasi dengan PT Biofarma dan BPOM untuk pemenuhan kebutuhan vaksin MM ini. Hasilnya, Biofarma akan menyediakan 225.000 dosis vaksin MM. Kemenkes juga mendorong swasta untuk terlibat dalam penyediaan vaksin ini.

Dirjen P2P Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu berharap dengan upaya-upaya tersebut, vaksin sudah terdistribusi pada pekan pertama Oktober. “Agar pelaksanaan layanan vaksinasi MM bagi jamaah umrah dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi kembali keterbatasan stok vaksin di tempat layanan vaksinasi MM,” ujarnya dikutip dari sehatnegeriku.kemkes.go.id.

Dia menuturkan, normalisasi stok vaksin MM ini akan berlangsung hingga Januari 2023. Kemenkes juga mengungkapkan di antara salah satu masalah pengadaan ini adalah salah satu produsen vaksin MM yang telah memperoleh izin edar dari BPOM saat ini tidak bisa melanjutkan produksi untuk kelompok vaksin ACM Meningococcal Polysaccharide. “Karena sedang dalam proses pemenuhan upgrade CAPA prekualifikasi World Health Organization (WHO). Sehingga produksi vaksin dari produsen tersebut tidak dapat dipenuhi,” katanya.

Komisi IX DPR RI menagih janji pengadaan vaksin meningitis pada awal Oktober seperti yang disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Sebelumnya, Menkes menyampaikan awal Oktober akan tersedia 250.000 vaksin meningitis yang bisa digunakan oleh jamaah umrah.