3 Tahun Jokowi-Ma’ruf: Jalan Terjal Pulihkan Ekonomi
Kamis, 20 Oktober 2022 - 12:41 WIB
loading...
Krisna Gupta (Foto: Ist)
A
A
A
Krisna Gupta
Dosen di Politeknik APP Jakarta, Associate Researcher di Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)
SUDAH tiga tahun lamanya Pemerintah Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Pada kesempatan kali ini, saya bermaksud melihat kembali beberapa kebijakan ekonomi yang diprioritaskan oleh duet Jokowi-Ma’ruf.
Konteks kepemimpinan duet Jokowi-Ma’ruf tentunya tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan Jokowi pada periode pertama beliau sebagai presiden. Presiden Jokowi mengawali periode pertamanya dengan kondisi yang tidak ideal. Pelemahan harga komoditas menekan neraca pembayaran Indonesia yang memasuki teritori negatif sejak 2011.
Baca juga berita menarik lainnya di e-paper koran-sindo.com
Pada 2013, Kebijakan pengereman pembelian aset oleh Bank Sentral Amerika Serikat membuat rupiah terjun bebas ke teritori 13.000 per USD dari sekitar 9.000-an.
Meski demikian, Jokowi mampu meningkatkan belanja infrastruktur secara masif. Data dari CEIC menunjukkan besarnya belanja infrastruktur sepanjang periode pertama Jokowi mencapai lebih dari 1,5 kali lipat belanja infrastruktur dari dua periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal ini dilakukan meskipun tax ratio terus menurun tanpa meninggalkan disiplin defisit fiskal sebesar 3% PDB. Salah satu langkah yang berani adalah memotong subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang memberi ruang untuk pemanfaatan APBN ke arah yang lebih produktif.
Di saat yang sama, kebijakan perekonomian di tahap pertama pemerintahan Jokowi cenderung populis dan proteksionis. Pelemahan harga komoditas membuat industri andalan seperti kelapa sawit meminta bantuan pemerintah.
Sementara industri-industri manufaktur yang diproteksi malah semakin berkurang kontribusi ekonominya. Pertumbuhan ekonomi di era Jokowi “hanya” sekitar 5%, yang meski masih cukup baik dibanding banyak negara lain, tapi masih di bawah target yang diharapkan.
Proyek infrastruktur yang turut didanai corporate bond menghantui balance sheet dari banyak BUMN karya. Reformasi struktural sangat diperlukan.
Dosen di Politeknik APP Jakarta, Associate Researcher di Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)
SUDAH tiga tahun lamanya Pemerintah Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Pada kesempatan kali ini, saya bermaksud melihat kembali beberapa kebijakan ekonomi yang diprioritaskan oleh duet Jokowi-Ma’ruf.
Konteks kepemimpinan duet Jokowi-Ma’ruf tentunya tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan Jokowi pada periode pertama beliau sebagai presiden. Presiden Jokowi mengawali periode pertamanya dengan kondisi yang tidak ideal. Pelemahan harga komoditas menekan neraca pembayaran Indonesia yang memasuki teritori negatif sejak 2011.
Baca juga berita menarik lainnya di e-paper koran-sindo.com
Pada 2013, Kebijakan pengereman pembelian aset oleh Bank Sentral Amerika Serikat membuat rupiah terjun bebas ke teritori 13.000 per USD dari sekitar 9.000-an.
Meski demikian, Jokowi mampu meningkatkan belanja infrastruktur secara masif. Data dari CEIC menunjukkan besarnya belanja infrastruktur sepanjang periode pertama Jokowi mencapai lebih dari 1,5 kali lipat belanja infrastruktur dari dua periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal ini dilakukan meskipun tax ratio terus menurun tanpa meninggalkan disiplin defisit fiskal sebesar 3% PDB. Salah satu langkah yang berani adalah memotong subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang memberi ruang untuk pemanfaatan APBN ke arah yang lebih produktif.
Di saat yang sama, kebijakan perekonomian di tahap pertama pemerintahan Jokowi cenderung populis dan proteksionis. Pelemahan harga komoditas membuat industri andalan seperti kelapa sawit meminta bantuan pemerintah.
Sementara industri-industri manufaktur yang diproteksi malah semakin berkurang kontribusi ekonominya. Pertumbuhan ekonomi di era Jokowi “hanya” sekitar 5%, yang meski masih cukup baik dibanding banyak negara lain, tapi masih di bawah target yang diharapkan.
Proyek infrastruktur yang turut didanai corporate bond menghantui balance sheet dari banyak BUMN karya. Reformasi struktural sangat diperlukan.
Lihat Juga :
