Wacana Reposisi Polri Dinilai Aneh dan Tolak Penerapan Asas Dominus Litis di RKUHAP
Sabtu, 15 Februari 2025 - 12:40 WIB
loading...
Mantan narapidana teroris (napiter) Muhammad Sofyan Tsauri menolak wacana reposisi Polri yang digaungkan oleh segelintir kelompok masyarakat. Isu tersebut dinilai sangat aneh. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Mantan narapidana teroris (napiter) Muhammad Sofyan Tsauri menolak wacana reposisi Polri yang digaungkan oleh segelintir kelompok masyarakat. Isu tersebut dinilai sangat aneh.
Sekelompok orang yang ingin Polri tidak lagi di bawah Presiden, namun di bawah lembaga tertentu mencederai semangat Reformasi 98.
"Di antaranya menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjunjung HAM, negara yang menjunjung demokrasi," ujar Sofyan, Sabtu (15/2/2025).
Baca juga: Wacana Polri di Bawah Kemendagri Dinilai Langkah Mundur
Menurut dia, bisa bayangkan bila Polri di bawah lembaga lain seperti TNI atau lembaga semimiliter jelas mencederai semangat reformasi.
"Supremasi sipil itu harus terdepan bukan militer. Apa kata dunia kalau kita kembali ke Orde Baru di mana militer mendominasi dan ini akan mengancam HAM maupun demokrasi yang kita jalani selama dua dekade," katanya.
Sofyan juga menolak dominus litis pada RKUHAP di mana Kejaksaan justru menjadi lembaga super power dan Polri berpotensi di bawah Kejaksaan. Polri justru harus diperkuat sebagaimana KPK, Kejaksaan, dan sebagainya agar nanti penegakan hukum bisa lebih independen.
Sekelompok orang yang ingin Polri tidak lagi di bawah Presiden, namun di bawah lembaga tertentu mencederai semangat Reformasi 98.
"Di antaranya menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjunjung HAM, negara yang menjunjung demokrasi," ujar Sofyan, Sabtu (15/2/2025).
Baca juga: Wacana Polri di Bawah Kemendagri Dinilai Langkah Mundur
Menurut dia, bisa bayangkan bila Polri di bawah lembaga lain seperti TNI atau lembaga semimiliter jelas mencederai semangat reformasi.
"Supremasi sipil itu harus terdepan bukan militer. Apa kata dunia kalau kita kembali ke Orde Baru di mana militer mendominasi dan ini akan mengancam HAM maupun demokrasi yang kita jalani selama dua dekade," katanya.
Sofyan juga menolak dominus litis pada RKUHAP di mana Kejaksaan justru menjadi lembaga super power dan Polri berpotensi di bawah Kejaksaan. Polri justru harus diperkuat sebagaimana KPK, Kejaksaan, dan sebagainya agar nanti penegakan hukum bisa lebih independen.
Lihat Juga :
