Wacana Reposisi Polri Dinilai Aneh dan Tolak Penerapan Asas Dominus Litis di RKUHAP
loading...
Mantan narapidana teroris (napiter) Muhammad Sofyan Tsauri menolak wacana reposisi Polri yang digaungkan oleh segelintir kelompok masyarakat. Isu tersebut dinilai sangat aneh. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Mantan narapidana teroris (napiter) Muhammad Sofyan Tsauri menolak wacana reposisi Polri yang digaungkan oleh segelintir kelompok masyarakat. Isu tersebut dinilai sangat aneh.
Sekelompok orang yang ingin Polri tidak lagi di bawah Presiden, namun di bawah lembaga tertentu mencederai semangat Reformasi 98.
"Di antaranya menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjunjung HAM, negara yang menjunjung demokrasi," ujar Sofyan, Sabtu (15/2/2025).
Menurut dia, bisa bayangkan bila Polri di bawah lembaga lain seperti TNI atau lembaga semimiliter jelas mencederai semangat reformasi.
"Supremasi sipil itu harus terdepan bukan militer. Apa kata dunia kalau kita kembali ke Orde Baru di mana militer mendominasi dan ini akan mengancam HAM maupun demokrasi yang kita jalani selama dua dekade," katanya.
Sofyan juga menolak dominus litis pada RKUHAP di mana Kejaksaan justru menjadi lembaga super power dan Polri berpotensi di bawah Kejaksaan. Polri justru harus diperkuat sebagaimana KPK, Kejaksaan, dan sebagainya agar nanti penegakan hukum bisa lebih independen.
"Karena kalau sampai di bawah institusi yang lain ini tidak jadi independen dan tidak objektif dalam penegakan hukum. Dan ini sangat-sangat mengancam demokrasi kita dan memicu distabilitas," ujarnya.
Selanjutnya, Sofyan meminta masyarakat terus mendukung dan membantu institusi kepolisian agar Polri bisa tetap dicintai masyarakat, bisa menjalankan tugas-tugasnya secara baik.
"Kenapa bisa demikian? Bayangkan kalau kepolisian institusi yang kita cintai ini dirusak nama baiknya. Kemudian kepada siapa kita mau mengadukan setiap permasalahan-permasalahan kita. Lebih baik kita dikuasai 80 tahun oleh polisi-polisi yang kita anggap kurang baik daripada satu malam nggak ada polisi. Artinya betapa posisi polisi sangat penting. Perlu kita jaga juga dan kita juga perlu membangun kritikan yang sifatnya membangun bukan menjatuhkan," ungkapnya.
Sekelompok orang yang ingin Polri tidak lagi di bawah Presiden, namun di bawah lembaga tertentu mencederai semangat Reformasi 98.
"Di antaranya menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjunjung HAM, negara yang menjunjung demokrasi," ujar Sofyan, Sabtu (15/2/2025).
Menurut dia, bisa bayangkan bila Polri di bawah lembaga lain seperti TNI atau lembaga semimiliter jelas mencederai semangat reformasi.
"Supremasi sipil itu harus terdepan bukan militer. Apa kata dunia kalau kita kembali ke Orde Baru di mana militer mendominasi dan ini akan mengancam HAM maupun demokrasi yang kita jalani selama dua dekade," katanya.
Sofyan juga menolak dominus litis pada RKUHAP di mana Kejaksaan justru menjadi lembaga super power dan Polri berpotensi di bawah Kejaksaan. Polri justru harus diperkuat sebagaimana KPK, Kejaksaan, dan sebagainya agar nanti penegakan hukum bisa lebih independen.
"Karena kalau sampai di bawah institusi yang lain ini tidak jadi independen dan tidak objektif dalam penegakan hukum. Dan ini sangat-sangat mengancam demokrasi kita dan memicu distabilitas," ujarnya.
Selanjutnya, Sofyan meminta masyarakat terus mendukung dan membantu institusi kepolisian agar Polri bisa tetap dicintai masyarakat, bisa menjalankan tugas-tugasnya secara baik.
"Kenapa bisa demikian? Bayangkan kalau kepolisian institusi yang kita cintai ini dirusak nama baiknya. Kemudian kepada siapa kita mau mengadukan setiap permasalahan-permasalahan kita. Lebih baik kita dikuasai 80 tahun oleh polisi-polisi yang kita anggap kurang baik daripada satu malam nggak ada polisi. Artinya betapa posisi polisi sangat penting. Perlu kita jaga juga dan kita juga perlu membangun kritikan yang sifatnya membangun bukan menjatuhkan," ungkapnya.
Lihat Juga :
