Kenaikan Tarif Penyeberangan Hanya 11%, Standar Keamanan Tak Terpenuhi
Jum'at, 14 Oktober 2022 - 19:09 WIB
loading...
Gapasdap memprotes kenaikan tarif angkutan penyeberangan sebesar 11% yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan KM 184 Tahun 2022. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) memprotes kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan KM 184 Tahun 2022. Mereka menganggap kenaikan tarif itu tidak sesuai dengan perhitungannya.
Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Soetomo mengatakan, besaran kenaikan tarif 11% yang mulai diterapkan per 1 Oktober 2022 terlalu rendah dibandingkan beban biaya yang ditanggung perusahaan angkutan penyeberangan.
"Sesuai perhitungan, sebelumnya pemerintah ada kekurangan tarif terhadap Harga Pokok Produksi (HPP) sebesar 35,4%, ditambah dengan pengaruh akibat kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap biaya operasional sebesar kurang lebih 8%,” jelasnya.
Seharusnya, kata Khoiri, kenaikan tarif angkutan penyebarangan yang sesuai adalah 43%. Pengusaha menuntut kenaikan tarif angkutan penyeberangan ini 35,4%, dan pemerintah justru menetapkan hanya 11%.
"Dengan ditetapkannya KM 184/2022 itu, kami terpaksa melakukan pemenuhan standar keselamatan dan kenyamanan yang sifatnya darurat dan negosiable. Jika ini dibiarkan terus-menerus, ini seolah Kemenhub mendorong pengusaha melakukan penipuan kepada rakyat karena tidak bisa men-cover standar keselamatan dan kenyamanan," katanya.
Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Soetomo mengatakan, besaran kenaikan tarif 11% yang mulai diterapkan per 1 Oktober 2022 terlalu rendah dibandingkan beban biaya yang ditanggung perusahaan angkutan penyeberangan.
"Sesuai perhitungan, sebelumnya pemerintah ada kekurangan tarif terhadap Harga Pokok Produksi (HPP) sebesar 35,4%, ditambah dengan pengaruh akibat kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap biaya operasional sebesar kurang lebih 8%,” jelasnya.
Seharusnya, kata Khoiri, kenaikan tarif angkutan penyebarangan yang sesuai adalah 43%. Pengusaha menuntut kenaikan tarif angkutan penyeberangan ini 35,4%, dan pemerintah justru menetapkan hanya 11%.
"Dengan ditetapkannya KM 184/2022 itu, kami terpaksa melakukan pemenuhan standar keselamatan dan kenyamanan yang sifatnya darurat dan negosiable. Jika ini dibiarkan terus-menerus, ini seolah Kemenhub mendorong pengusaha melakukan penipuan kepada rakyat karena tidak bisa men-cover standar keselamatan dan kenyamanan," katanya.
Lihat Juga :
