Kanjuruhan dan Refleksi Manajemen Pengamanan

TRAGEDI memilukan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang telah terlewati hampir dua pekan. Namun, meski sudah belasan hari berselang, masih menjadi bayang-bayang mengenai apa sebenarnya yang menjadi penyebab kematian 132 orang dan melukai lebih dari 500 tersebut.

Bahkan belakangan, mengenai penyebab tragedi terkesan terjadi saling tuding atau menyalahkan oleh beberapa pihak. Koalisi Masyarakat Sipil misalnya menilai, tembakan gas air mata menjadi pemicu utama kematian korban. Namun ini cepat-cepat dibantah oleh kepolisian dengan menyatakan bahwa zat kimia pada gas air mata tidak menyebabkan kematian.

Baca Juga: koran-sindo.com

Di tengah polemik yang tak berujung itu, juga muncul dugaan penyebab lain, yakni faktor pintu stadion yang terkunci atau tak maksimal dibuka saat terjadi kerusuhan. Bahkan soal pintu ini juga menjadi perhatian besar Presiden Joko Widodo saat melihat langsung kondisi di Stadion Kanjuruhan, Rabu (5/10). Selain pintu, tangga di Stadion Kanjuruhan juga dinilai terlalu tajam sehingga berbahaya jika terjadi penumpukan dan lain sebagainya.

Begitu memilukannya tragedi Kanjuruhan itu, tepat kiranya arahan Presiden Jokowi yang meminta pentingnya evaluasi total terhadap tata kelola persepakbolaan Tanah Air. Sangat mungkin Jokowi menduga, kerusuhan Kanjuruhan hakikatnya adalah muara semata dari rangkaian panjang masalah persepakbolaan Indonesia. Dengan kata lain, tragedi ini bisa saja akibat sistem pertandingan yang tak fair, fanatisme tak rasional para penonton, infrastruktur stadion tak sesuai standar hingga model pengamanan yang acakadut.

Keinginan Jokowi yang mengevaluasi total tata kelola persepakbolaan nasional ini patut diapresiasi. Dan, evaluasi itu adalah sebuah keniscayaan, apalagi melihat tragedi ini yang merenggut sangat banyak korban jiwa itu. Bisa saja, dari evaluasi ini muncul kesimpulan bahwa memang ada yang salah atau kurang sempurna dalam penyelenggaraan pertandingan bola selama ini.

Namun, lebih sekadar bola, tragedi Kanjuruhan ini seyogianya menjadi titik balik Indonesia untuk membenahi tata kelola pengamanan kegiatan yang mendatangkan orang banyak. Cukup banyak event di luar sepakbola yang turut menyimpan potensi bahaya, seperti konser musik, pertunjukan budaya, kampanye politik, rapat besar, kongres atau pameran akbar.

Pada event konser musik misalnya, sering kita lihat tawuran antarpenonton tak terelakkan. Bahkan pada ruang yang lebih kecil, kongres pemuda atau mahasiswa di sebuah gedung misalnya, berulangkali jadi ajang adu fisik.

Potensi bahaya yang rutin terjadi ini tak boleh dianggap enteng. Saatnya Indonesia memiliki regulasi yang lebih kuat dalam hal kegiatan yang mendatangkan massa melimpah. Jika saat ini regulasi masih tergolong lemah seperti hanya cukup mengantongi izin kepolisian atau izin gangguan, alangkah baiknya untuk ditinjau ulang.

Pemerintah bersama DPR perlu bekerja cepat menyiapkan rancangan undang-undang. Ini tidak berlebihan karena Indonesia memiliki penduduk yang besar dengan mayoritas kalangan muda dan fanatisme kuat.