Deretan Tokoh Pejuang Diplomasi Indonesia yang Diakui Dunia

Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah gubernur pertama DIY dan sempat menjabat sebagai wakil presiden Indonesia. Untuk memperjuangkan Indonesia, Hamengkubuwono IX berperan dalam menjalin diplomasi dengan negara lain, khususnya Belanda.

Hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda sebenarnya telah dilakukan dalam bentuk diplomasi yang dikenal dengan diplomasi budaya sejak zaman Hamengkubuwono VIII. Diplomasi ini menggunakan pendekatan budaya dengan Belanda dan dilakukan untuk menghadapi intervensi politik Belanda.

Perjuangan tersebut kemudian dilanjutkan di masa pemerintahan Hamengkubuwono IX. Tertulis dalam jurnal milik Rudi Hariyanto, dkk yang berjudul “Peranan Sultan Hamengkubuwono IX dalam Menghadapi Agresi Militer Belanda I dan II,”

Hamengkubuwono IX merupakan sosok pemimpin yang penting dalam membangun hubungan antara Pemerintah RI dengan Kerajaan Belanda pada saat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949.

6. Mohammad Roem

Meskipun kiprahnya tidak terlalu menonjol seperti tokoh lainnya, Mohammad Roem juga merupakan tokoh penting perjuangan diplomasi Indonesia. Banyak upaya diplomasi yang pernah dia lakukan, di antaranya menjadi ketua delegasi di perundingan Roem-Royen, anggota delegasi RI dalam perundingan Linggarjati, dan anggota delegasi RI dalam perundingan Renville.

Dalam perundingan-perundingan tersebut, Mohammad Roem selalu mengupayakan hak-hak Indonesia, termasuk menghimpun dukungan dari negara-negara lain atas kemerdekaan yang telah diproklamirkan Indonesia.

7. Nara Masista Rakhmatia

Nara Masista Rakhmatia merupakan diplomat Indonesia yang berhasil mencuri perhatian dalam Sidang PBB di New York 2016. Perempuan kelahiran Desember 1982 ini berhasil membungkam tudingan kepala negara di Kepulauan Pasifik terkait kondisi HAM di Papua dan Papua Barat.

Pada sidang tersebut, enam negara di Kepulauan Pasifik yang terdiri dari Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, Nauru, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu secara blak-blakan menyatakan keprihatinan tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. Negara-negara itu menyerukan kebebasan bagi Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.