Rakor dengan Pimpinan Daerah di Jateng, KPK Ingatkan Jargon Ojo Ngapusi Ojo Korupsi
Rabu, 28 September 2022 - 10:49 WIB
loading...
A
A
A
Ghufron menekankan perlunya komitmen setiap kepala daerah maupun legislatif untuk menjauhi segala bentuk korupsi. Tanpa adanya komitmen tersebut, kata Ghufron, upaya peningkatan indikator seperti Monitoring Center for Prevention (MCP) tidak akan berarti.
"MCP, WTP, SAKIP APIP dan lain sebagainya yang diprogramkan KPK, BPKP, Inspektorat, itu semua agar setiap wewenang itu fair, terbuka, transparan, partisipatif. Kalau tidak ada komitmen, kalau hanya sekadar memenuhi unsur WTP, unsur MCP, tetap bisa korup," katanya.
Baca juga: Ganjar Dinilai Tak Sekadar Reformasi, tapi Lakukan Revolusi di Daerah
Sekadar informasi, rakor Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang digelar KPK melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK. Selain mengevaluasi capaian MCP (Monitoring Centre for Prevention) Jateng tahun 2021 dan capaian sementara tahun 2022, dibahas pula sejumlah upaya penguatan sistem, pencegahan korupsi dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD, serta penguatan sinergi antar eksekutif dan legislatif di Jawa Tengah.
"MCP, WTP, SAKIP APIP dan lain sebagainya yang diprogramkan KPK, BPKP, Inspektorat, itu semua agar setiap wewenang itu fair, terbuka, transparan, partisipatif. Kalau tidak ada komitmen, kalau hanya sekadar memenuhi unsur WTP, unsur MCP, tetap bisa korup," katanya.
Baca juga: Ganjar Dinilai Tak Sekadar Reformasi, tapi Lakukan Revolusi di Daerah
Sekadar informasi, rakor Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang digelar KPK melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK. Selain mengevaluasi capaian MCP (Monitoring Centre for Prevention) Jateng tahun 2021 dan capaian sementara tahun 2022, dibahas pula sejumlah upaya penguatan sistem, pencegahan korupsi dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD, serta penguatan sinergi antar eksekutif dan legislatif di Jawa Tengah.
(abd)
Lihat Juga :
