alexametrics

DPR Nilai Pemerintah Serius Gelar Pilkada dengan Protokol COVID-19

loading...
DPR Nilai Pemerintah Serius Gelar Pilkada dengan Protokol COVID-19
Komisi II DPR mengapresiasi kinerja Kemendagri dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2020. FOTO/ILUSTRASI/DOK.SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Komisi II DPR mengapresiasi kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2020. "Saya kira kami dari Komisi Ii DPR RI sangat menyambut baik kegiatan atau agenda yang diinisiasi oleh Kemendagri dalam pelaksanaan rapat koordinasi di daerah-daerah," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia melalui keterangan tertulis, Jumat (3/7/2020).

Politikus Partai Golkar itu mengatakan langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang berkoordinasi dengan semua stakeholder sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menyelenggarakan pilkada di 270 daerah secara serentak. Menurutnya, langkah Kemendagri yang digawangi Mendagri Tito Karnavian untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pilkada ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menyelenggarakan pesta demokrasi di 270 daerah.

"Tadi saya tanya Pak Mendagri, selain Sumut (Sumatera Utara), dalam seminggu ke depan ini Pak Mendagri akan hadir di beberapa provinsi yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah dan kita semua sangat serius mempersiapkan pilkada serentak dengan protokol COVID-19 yang cukup ketat," kata Doli.(Baca juga: PPP Umumkan 8 Pasang Calon Kepala Daerah di Pilkada 2020)

Ia yakin pelaksanaan pilkada serentak ini dapat berjalan dengan lancar dan aman dari COVID-19. Selama ini memang terjadi perdebatan mengenai bisa atau tidak melaksanakan pilkada di tengah pagebluk corona. Optimisme Doli itu tumbuh setelah melihat rapat koordinasi di Sumatera Utara pada Jumat (3/7/2020).



"Karena tadi kami mendengar pernyataan Pak Gubernur, KPUD, Bawaslu, dan semuanya menyatakan siap. Jadi tidak ada lagi nanti hal-hal teknis yang menjadi alasan kalau kita tidak akan siap," katanya.

Pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dinilai dapat melindungi hak berdemokrasi masyarakat. Hal ini sekaligus menjamin keamanan warga negara. Meski demikian, pelaksanaan pilkada ini tetap harus dikawal agar partisipasi masyarakat terjamin.



"Setelah ini PR-nya masih banyak. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pilkada ini dengan cukup baik. Baik itu pengertiannya adalah tingkat partisipasi cukup baik tinggi, masyarakat tetap sehat, dan kita semua selamat dari pandemi COVID-19," katanya.(Baca juga: Mendagri Minta Tokoh Agama dan Adat Dukung Pilkada Serentak)
(abd)
Ikuti Kuis Berhadiah Puluhan Juta Rupiah di SINDOnews
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak