Dinilai Tak Inovatif, Erick Thohir Malah Perkeruh Konflik Agraria
Jum'at, 03 Juli 2020 - 15:51 WIB
loading...
Menteri BUMN Erick Tohir. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tak memiliki terobosan alias inovasi kebijakan. Pelibatan Polri-TNI dalam pengelolaan BUMN dinilai sebagai langkah mundur ke belakang dalam usaha menghasilkan good corporate governance di tubuh BUMN.
”Bahkan langkah ini tidak akan efektif menyelesaikan problem agraria kronis yang terjadi dan dapat kontraproduktif dengan situasi lapangan, baik di wilayah konflik agraria perkebunan maupun kehutanan,” ujar Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Sartika melalui rilis yang diterima SINDOnews, Jumat (3/7/2020).
(Baca: Terlalu Dini Masuk Bursa Capres, Erick Thohir Disarankan Fokus Kembangkan BUMN)
Pada 10 Juni 2020, Erick Thohir menunjuk Marsekal Madya Andi Pahril Pawi menjadi komisaris PT Bukit Asam. Erick juga menunjuk Laksamana Madya TNI Achmad Djamaludin sebagai Komisaris Utama PT Pelindo 1. Pada 2019, Menteri ESDM Ignatius Jonan juga mengangkat Kolonel (Pas) Roy Rassy Fay M. Bait sebagai Kepala Bagian Umum dan Hukum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Kementerian ESDM.
Dari kepolisian, Erick menunjuk Komjen Pol Bambang Sunarwibowo sebagai Komisaris PT Aneka Tambang. Selain itu ada nama Irjen Carlo Brix Tewu yang duduk di kursi komisaris PT Bukit Asam. Deputi Penindakan Badan Narkotika Nasional (BNN) Arman Depari pun dilirik Erick untuk posisi komisaris di Pelindo 1.
(Baca: Refly: Susah Tegakkan Good Governance Kalau Pelanggarnya di Pusat Kekuasaan)
Kementerian BUMN mengakui saat ini terdapat 22 anggota aktif dari unsur Polri dan TNI yang masuk jajaran komisaris perusahaan plat merah tersebut. Erick Thohir dalam konferensi pers Jumat (12/6/2020) menjelaskan bahwa salah satu alasan penunjukkan perwira aktif atau pun purnawirawan Polri-TNI tersebut berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik pertanahan yang kerap melibatkan perusahaan-perusahaan pelat merah.
”Penyaluran pekerjaan dan bagi-bagi jabatan strategis untuk pejabat tinggi Polri dan TNI yang memasuki masa pensiun atau pun yang masih aktif ke struktur BUMN semacam ini akan semakin memperkeruh konflik agrarian. Pengaruh para perwira tinggi dalam jajaran komisaris tersebut dapat menggunakan kekuatan TNI/Polri untuk makin terlibat dan berpihak kepada perusahaan dalam sejumlah konflik agrarian,” ujar Dewi Sartika.
”Bahkan langkah ini tidak akan efektif menyelesaikan problem agraria kronis yang terjadi dan dapat kontraproduktif dengan situasi lapangan, baik di wilayah konflik agraria perkebunan maupun kehutanan,” ujar Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Sartika melalui rilis yang diterima SINDOnews, Jumat (3/7/2020).
(Baca: Terlalu Dini Masuk Bursa Capres, Erick Thohir Disarankan Fokus Kembangkan BUMN)
Pada 10 Juni 2020, Erick Thohir menunjuk Marsekal Madya Andi Pahril Pawi menjadi komisaris PT Bukit Asam. Erick juga menunjuk Laksamana Madya TNI Achmad Djamaludin sebagai Komisaris Utama PT Pelindo 1. Pada 2019, Menteri ESDM Ignatius Jonan juga mengangkat Kolonel (Pas) Roy Rassy Fay M. Bait sebagai Kepala Bagian Umum dan Hukum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Kementerian ESDM.
Dari kepolisian, Erick menunjuk Komjen Pol Bambang Sunarwibowo sebagai Komisaris PT Aneka Tambang. Selain itu ada nama Irjen Carlo Brix Tewu yang duduk di kursi komisaris PT Bukit Asam. Deputi Penindakan Badan Narkotika Nasional (BNN) Arman Depari pun dilirik Erick untuk posisi komisaris di Pelindo 1.
(Baca: Refly: Susah Tegakkan Good Governance Kalau Pelanggarnya di Pusat Kekuasaan)
Kementerian BUMN mengakui saat ini terdapat 22 anggota aktif dari unsur Polri dan TNI yang masuk jajaran komisaris perusahaan plat merah tersebut. Erick Thohir dalam konferensi pers Jumat (12/6/2020) menjelaskan bahwa salah satu alasan penunjukkan perwira aktif atau pun purnawirawan Polri-TNI tersebut berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik pertanahan yang kerap melibatkan perusahaan-perusahaan pelat merah.
”Penyaluran pekerjaan dan bagi-bagi jabatan strategis untuk pejabat tinggi Polri dan TNI yang memasuki masa pensiun atau pun yang masih aktif ke struktur BUMN semacam ini akan semakin memperkeruh konflik agrarian. Pengaruh para perwira tinggi dalam jajaran komisaris tersebut dapat menggunakan kekuatan TNI/Polri untuk makin terlibat dan berpihak kepada perusahaan dalam sejumlah konflik agrarian,” ujar Dewi Sartika.
(muh)
Lihat Juga :
