Pengusiran Bos MIND ID Dalam Rapat DPR Dinilai Berlebihan
Jum'at, 03 Juli 2020 - 15:33 WIB
loading...
Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Polemik terkait pengusiran Direktur Utama MIND ID atau PT INALUM yang dilakukan anggota Komisi VII DPR RI berbuntut panjang. Berbagai kelompok masyarakat menyesalkan insiden tersebut bisa terjadi dalam suasana masyarakat yang tengah menghadapi pandemi covid-19.
Banyak pihak menduga, aksi anggota DPR RI tersebut sebagai upaya menekan BUMN terkait 'permintaan' dana CSR BUMN. Ketua Umum Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Homaidi memberikan pernyataan terkait insiden rapat tersebut.
"Menurut saya mengusir Pejabat BUMN (Dirut PT. Inalum) sangat berlebihan. Hal itu menunjukkan contoh yang kurang baik apalagi beliau anggota DPR RI senior yang telah menjabat periode ketiga kalinya," ujar Edi melalui siaran persnya, Jumat (3/7/2020). (Baca: Cecarannya Soal Utang Dipotong, Anggota Komisi VII Usir Bos MIND ID)
Peneliti Sinergi Kawal BUMN Willy Kurniawan merespon negatif aksi anggota DPR yang mengusir Pejabat BUMN beberapa waktu lalu.
Dalam keterangannya, Willy menyayangkan aksi tersebut, apalagi dalam rapat tersebut ujungnya membahas soal dana CSR BUMN. Willy berharap DPR perlu mengetahui bahwa pengelolaan dana CSR BUMN kini dibuat satu pintu yaitu melalui Kementerian BUMN agar dapat dikelola secara tepat sasaran. (Baca juga: Pimpinan DPR Klarifikasi Komisi VII soal Permintaan CSR ke BUMN Tambang)
"Sepanjang pengetahuan kami, Dana CSR tidak berupa uang tunai, akan tetapi berupa bantuan barang, program atau bentuk lain seperti trainning wirausaha dan peningkatan SDM atau perbaikan masjid, pondok pesantren, gereja dan rumah ibadah lainnya yang dapat mendukung aktivitas stakeholder," Sambung Willy.
Sinergi Kawal BUMN mengharapkan agar semua pihak khususnya DPR-RI mendukung perbaikan pengelolaan dana CSR BUMN oleh Kementerian BUMN yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Ini sesuai dengan kaidah-kaidah Good Corporate Governance (GCG), sehingga ruang-ruang kosong permainan bisa ditutup dan penggunaan dana CSR tepat sasaran.
Banyak pihak menduga, aksi anggota DPR RI tersebut sebagai upaya menekan BUMN terkait 'permintaan' dana CSR BUMN. Ketua Umum Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Homaidi memberikan pernyataan terkait insiden rapat tersebut.
"Menurut saya mengusir Pejabat BUMN (Dirut PT. Inalum) sangat berlebihan. Hal itu menunjukkan contoh yang kurang baik apalagi beliau anggota DPR RI senior yang telah menjabat periode ketiga kalinya," ujar Edi melalui siaran persnya, Jumat (3/7/2020). (Baca: Cecarannya Soal Utang Dipotong, Anggota Komisi VII Usir Bos MIND ID)
Peneliti Sinergi Kawal BUMN Willy Kurniawan merespon negatif aksi anggota DPR yang mengusir Pejabat BUMN beberapa waktu lalu.
Dalam keterangannya, Willy menyayangkan aksi tersebut, apalagi dalam rapat tersebut ujungnya membahas soal dana CSR BUMN. Willy berharap DPR perlu mengetahui bahwa pengelolaan dana CSR BUMN kini dibuat satu pintu yaitu melalui Kementerian BUMN agar dapat dikelola secara tepat sasaran. (Baca juga: Pimpinan DPR Klarifikasi Komisi VII soal Permintaan CSR ke BUMN Tambang)
"Sepanjang pengetahuan kami, Dana CSR tidak berupa uang tunai, akan tetapi berupa bantuan barang, program atau bentuk lain seperti trainning wirausaha dan peningkatan SDM atau perbaikan masjid, pondok pesantren, gereja dan rumah ibadah lainnya yang dapat mendukung aktivitas stakeholder," Sambung Willy.
Sinergi Kawal BUMN mengharapkan agar semua pihak khususnya DPR-RI mendukung perbaikan pengelolaan dana CSR BUMN oleh Kementerian BUMN yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Ini sesuai dengan kaidah-kaidah Good Corporate Governance (GCG), sehingga ruang-ruang kosong permainan bisa ditutup dan penggunaan dana CSR tepat sasaran.
Lihat Juga :
