Pimpinan DPR Klarifikasi Komisi VII soal Permintaan CSR ke BUMN Tambang

JAKARTA - Pimpinan DPR menegaskan akan melakukan klarifikasi terhadap Komisi VII DPR yang disebut meminta dilibatkan dalam pembahasan dana CSR (corporate social responsibility) kepada perusahaan tambang pelat merah. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Holding Industri Pertambangan BUMN, Mind ID Kamis, (2/7) kemarin.

“Ya kami sudah dengar berita yang berkembang di masyarakat dan juga jadi agak kontroversi soal itu. Oleh karena itu, pimpinan dpr pada hari senin depan akan meminta klarifikasi kepada pimpinan Komisi VII untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada saat rapat tersebut,” kata Wakil Ketua DPR Koordinator Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/2020).

(Baca: Cecarannya Soal Utang Dipotong, Anggota Komisi VII Usir Bos MIND ID)

Menurut Dacso, pimpinan DPR akan meminta klarifikasi kepada Komisi VII DPR pada Senin (6/7) mendatang. Dia menegaskan bahwa proses klarifikasi itu akan dilakukan secara terbuka dan transparan kepada publik dan media.

“Klarifikasi itu juga tidak sembunyi-sembunyi, silahkan kalau media nanti, jadi jadwalnya atau pun kita akan transparan kepada media,” ujarnya.

Politikus Partai Gerindra ini mengaku, pimpinan belum tahu pasti apa yang terjadi dalam RDP tersebut sehingga, dirinya belum bisa menilainya. Karena itu, dia membutuhkan klarifikasi kepada Komisi VII DPR mengenai rapat kemarin.

“Saya belum bisa menilai dan belum bisa mengeluarkan pernyataan terhadap yang terjadi pada saat tersebut sebelum kita melakukan klarifikasi. Klarifikasi kita akan segera lakukan pada senin pekan depan,” tutup Dasco.

(Baca: Yasonna Bikin Kesal, Komisi II DPR Siapkan Teguran lewat Presiden)

Sebelumnya diketahui, dalam RDP Komisi VII DPR dengan Holding Industri Pertambangan BUMN, Mind ID, mencuat permintaan dari beberapa anggota bahkan pimpinan Komisi VII DPR untuk ikut dilibatkan dalam pembahasan CSR untuk penanggulangan Covid-19. Yang meminta hal tersebut yakni Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Alex Noerdin dan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra Ramson Siagian.

Dalam rapat tersebut, Direktur Utama Mind ID atau PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Orias Petrus Moedak diusir dari ruang rapat setelah sempat terlibat adu mulut dengan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Nasir.