Presiden Jokowi Dinilai Berhasil Membangun Infrastruktur

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dinilai berhasil membangun infrastruktur di Indonesia. Tidak hanya meneruskan rencana pembangunan pemerintahan sebelumnya, Presiden Jokowi juga merumuskan dari awal hingga implementasi di lapangan.

Analis Utama Ekonomi Politik Laboratorium Indonesia 2045 Reyhan Noor menuturkan bahwa pembangunan infrastruktur juga perlu dukungan political will yang kuat, tidak hanya bermodalkan perencanaan. Adapun political will bisa dilihat dari besaran suatu mata anggaran fiskal yang menandakan keseriusan terhadap suatu kebijakan.

"Secara umum, banyak progres pembangunan infrastruktur yang berhasil dibangun selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini tidak hanya terlihat dari proses perencanaan, melainkan mulai dari proses pembiayaan dari fiskal dan kerja sama badan usaha hingga implementasi di lapangan," ujar Reyhan, Senin (19/9/2022).





Dia menilai keberhasilan pemerintahan Jokowi membangun infrastruktur berdampak besar terhadap perekonomian nasional. Pembangunan infrastruktur menyedot banyak tenaga kerja dalam jangka pendek.

Sementara dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur bisa memberikan kepastian terhadap perencanaan lainnya. Contohnya, pembangunan infrastruktur perhubungan seperti pelabuhan dan tol dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha untuk mendapatkan biaya logistik yang lebih terjangkau.

Reyhan memberikan contoh lainnya yaitu pembangunan irigasi yang dapat memberikan kepastian bagi petani untuk mendapat pasokan air bersih dalam mengolah lahan. "Menurut saya apa yang dilakukan pemerintah dengan membuat prioritas proyek infrastruktur sudah sangat baik. Hal ini berguna untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas," tuturnya.

Dirinya menyarankan perencanaan pembangunan sektor infrastruktur yang sedang berjalan harus terus dipantau agar dapat selesai meskipun melewati masa jabatan. Adapun aalah satu caranya adalah memastikan pendanaan tersedia.

Alternatif pendanaan yang perlu diperhatikan adalah kontrak kerja sama investasi dengan badan usaha. "Badan usaha perlu mendapatkan kepastian bahwa pendanaan cukup dan proyek tetap akan berjalan meskipun terjadi pergantian pemerintahan," pungkasnya.