Soal Dirjen Imigrasi, Jokowi Diharapkan Bisa Pertimbangkan ASN Internal
loading...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menkumham Yasonna Laoly, diharapkan bisa mempertimbangkan terkai ASN internal untuk bisa menjadi Dirjen Imigrasi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menkumham Yasonna Laoly diharapkan bisa mempertimbangkan ASN internal menjadi Dirjen Imigrasi. Hal ini dikatakan oleh Anggota Komisi III DPR, Didik Mukrianto.
Menurut Didik, sebagai organisasi teknis kementerian, sebaiknya posisi Dirjen Imigrasi diisi oleh mereka yang punya latar belakang pengetahuan dan pengalaman teknis keimigrasian.
"Saya sepakat dan juga mendorong untuk memberikan kesempatan dan ruang (untuk jadi Dirjen) kepada ASN karier di Kemenkumham, yang memang sejak dari awal mereka menjadi tulang punggung dan dididik serta berkarier di Imigrasi," ujar Didik kepada wartawan, Minggu (18/9/2022).
Didik meyakini, banyak ASN karier yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial menjadi Dirjen Imigrasi. Mereka mempunyai integritas, profesionalitas, kapasitas, kapabilitas, kompetensi dan rekam jejak yang jauh lebih baik.
Politikus Partai Demokrat ini mengingatkan, agar pemilihan dan pengangkatan Dirjen Imigrasi harus benar-benar profesional dan akuntabel. Pemilihan Dirjen tidak boleh hanya berdasarkan pada kepentingan politis atau kepentingan lain selain untuk membawa kinerja Imigrasi optimal.
"Basis pengangkatan Dirjen harusnya lebih kepada profesionalitas dan bukan akomodasi yang sifatnya politis, karena Dirjen harus memimpin Direktorat Jenderal sebagai unsur pelaksana pada Kementerian yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangnya. Ya idealnya pejabat karier harusnya lebih mumpuni," kata Didik.
Sebelumnya, Plt Dirjen Imigrasi Kemenkumham Widodo Ekatjahjana mendapat sorotan, karena disentil Presiden Jokowi yang mengakui mendapat banyak laporan jelek mengenai kinerja layanan Imigrasi, terutama terkait visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas).
Jokowi pun meminta Imigrasi berubah total atau semua pejabatnya diganti. "Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat Kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu, Imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus," ujar Presiden Jokowi dalam sebuah video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (10/9/2022).
Menurut Didik, sebagai organisasi teknis kementerian, sebaiknya posisi Dirjen Imigrasi diisi oleh mereka yang punya latar belakang pengetahuan dan pengalaman teknis keimigrasian.
"Saya sepakat dan juga mendorong untuk memberikan kesempatan dan ruang (untuk jadi Dirjen) kepada ASN karier di Kemenkumham, yang memang sejak dari awal mereka menjadi tulang punggung dan dididik serta berkarier di Imigrasi," ujar Didik kepada wartawan, Minggu (18/9/2022).
Didik meyakini, banyak ASN karier yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial menjadi Dirjen Imigrasi. Mereka mempunyai integritas, profesionalitas, kapasitas, kapabilitas, kompetensi dan rekam jejak yang jauh lebih baik.
Politikus Partai Demokrat ini mengingatkan, agar pemilihan dan pengangkatan Dirjen Imigrasi harus benar-benar profesional dan akuntabel. Pemilihan Dirjen tidak boleh hanya berdasarkan pada kepentingan politis atau kepentingan lain selain untuk membawa kinerja Imigrasi optimal.
"Basis pengangkatan Dirjen harusnya lebih kepada profesionalitas dan bukan akomodasi yang sifatnya politis, karena Dirjen harus memimpin Direktorat Jenderal sebagai unsur pelaksana pada Kementerian yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangnya. Ya idealnya pejabat karier harusnya lebih mumpuni," kata Didik.
Sebelumnya, Plt Dirjen Imigrasi Kemenkumham Widodo Ekatjahjana mendapat sorotan, karena disentil Presiden Jokowi yang mengakui mendapat banyak laporan jelek mengenai kinerja layanan Imigrasi, terutama terkait visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas).
Jokowi pun meminta Imigrasi berubah total atau semua pejabatnya diganti. "Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat Kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu, Imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus," ujar Presiden Jokowi dalam sebuah video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (10/9/2022).
(maf)
Explore More