Kemendagri Minta Pj Bupati dan Wali Kota Buat Kebijakan Berbasis Data
Senin, 12 September 2022 - 22:53 WIB
loading...
Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Suhajar Diantoro meminta para Penjabat (Pj) Bupati dan Wali Kota agar membuat kebijakan berbasis data. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Suhajar Diantoro meminta para Penjabat (Pj) Bupati dan Wali Kota agar membuat kebijakan berbasis data. Kebijakan berbasis data akan memudahkan pemerintah daerah (Pemda) dalam mengerjakan tugasnya.
"Tujuannya untuk mempermudah. Kalau sekarang ini mulai membuat kebijakan berbasis data silakan, Anda punya waktu penganggaran. Jika cepat dikerjakan maka Anda akan berbasis data. Mengambil keputusan berbasis data, ini sangat penting," kata Suhajar dalam acara Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi di Best Western Kemayoran Hotel, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Baca juga: Sekjen Kemendagri Dorong Pejabat Eselon II Miliki Jiwa Kepemimpinan Strategis
Suhajar menekankan jajaran pemda harus menguasai daerahnya. Tujuannya agar kebijakan yang telah dilakukan dapat berjalan secara lebih objektif. Untuk mendorong hal tersebut, kata Suhajar, pemda perlu menggunakan data sebagai acuan. Dengan upaya ini, kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan dapat diminimalkan.
Baca juga: Kemendagri Belum Terima Usulan Nama Pj Gubernur DKI dari DPRD
"Tujuannya untuk mempermudah. Kalau sekarang ini mulai membuat kebijakan berbasis data silakan, Anda punya waktu penganggaran. Jika cepat dikerjakan maka Anda akan berbasis data. Mengambil keputusan berbasis data, ini sangat penting," kata Suhajar dalam acara Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi di Best Western Kemayoran Hotel, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Baca juga: Sekjen Kemendagri Dorong Pejabat Eselon II Miliki Jiwa Kepemimpinan Strategis
Suhajar menekankan jajaran pemda harus menguasai daerahnya. Tujuannya agar kebijakan yang telah dilakukan dapat berjalan secara lebih objektif. Untuk mendorong hal tersebut, kata Suhajar, pemda perlu menggunakan data sebagai acuan. Dengan upaya ini, kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan dapat diminimalkan.
Baca juga: Kemendagri Belum Terima Usulan Nama Pj Gubernur DKI dari DPRD
Lihat Juga :
