Kemendagri Minta Pj Bupati dan Wali Kota Buat Kebijakan Berbasis Data

Di lain sisi, penggunaan data sebagai dasar membuat kebijakan juga sangat diperlukan, terutama dalam hal penanganan kemiskinan ekstrem. Melalui upaya ini pemda dapat memetakan data masyarakat yang meliputi pendapatan harian, jumlah keluarga, dan sebagainya. Penggunaan data dalam menerapkan kebijakan akan membuat pelaksanaan kebijakan lebih terfokus.

"Termasuk (kebijakan terhadap) perempuan yang berisiko tinggi ingin melahirkan, masyarakat buta huruf," kata Suhajar yang menjabat sebagai Sekjen Kemendagri ini.

Suhajar berharap para Pj Bupati dan Wali Kota dapat menjadi pionir dalam menerapkan kebijakan berbasis data. Jika hal tersebut dapat diimplementasikan, ia meyakini akan lahir berbagai kebijakan yang lebih terukur secara masif.

Di samping itu, Pj Bupati dan Wali Kota yang belum mengalokasikan anggaran dalam menerapkan kebijakan berbasis data diharapkan agar membentuk pilot project untuk beberapa wilayah.

"Supaya dilihat nanti Bappeda punya data lengkap (pemda) tinggal minta share. Supaya program-program penting yang sudah dicanangkan Presiden itu bisa terdukung dengan data yang lengkap di daerah kawan-kawan," katanya.