Kisruh PPP, Pengamat Nilai Etika Berpolitiknya Sudah Keliru

JAKARTA - Keputusan sepihak dari beberapa pengurus Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai ketua umum menuai polemik dan sorotan tajam.

Apalagi, menunjuk Muhammad Mardiono sebagai Plt. Ketua Umum, juga dinilai tidak sah. Tidak hanya itu, keputusan pemberhentian yang diambil dalam forum musyawarah kerja nasional (Mukernas) tersebut dianggap menyalahi AD/ART PPP.

"Etika berpolitiknya sudah keliru. Bahkan bisa disebut sebagai sabotase, manuver ataupun kudeta. Alasan yang digunakan juga tidak baik dan sama saja tidak menghormati hak dari Suharso. Padahal, Suharso harus dinilai berhasil. Sebab dia punya kontribusi, andil besar dalam memimpin PPP. Contohnya saja, dia mendapatkan porsi yang tinggi atau posisi yang baik di pemerintahan (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Pembangunan Perencanaan Nasional (Bappenas). Posisi ini tidak mudah didapat, untuk itu harus dihormati," kata pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, Kamis (8/9/222).


Menurut Dedi, pelantikan Mardiono sebagai Plt. ketua umum menabrak norma yang ada. Apalagi, nama ketua umum dan sekretaris jenderal yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Suharso dan Arwani Thomafi. Hal ini juga yang membuat Suharso tidak bisa diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua umum.

"Ini bukan cara PPP yang terhormat dan kita ketahui lebih mengutamakan musyawarah. Tentu akan membuat simpatisan Suharso untuk bergerak ke arah perlawanan. Tentu tidak baik untuk PPP yang punya pekerjaan rumah berat dalam menatap 2024," katanya.



Apalagi tidak ada bukti kuat atau alasan untuk menggantikan Suharso. Kalau alasannya hanya soal kegaduhan, ketua umum terdahulu juga demikian, tetapi faktanya mereka tidak sampai dibuat seperti ini. Kecuali Suharso terbukti kriminal maka bisa diambil tindakan seperti pemecatan.

Lebih jauh, dia juga menanggapi opini yang dikembangkan bahwa Mardiono mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyebut Mardiono memiliki hubungan baik dengan Jokowi Menurutnya, itu bisa dibuktikan dari kepercayaan Jokowi memberikan jabatan Mardiono sebagai salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

"Jangan mengklaim. Kalau pun ada, itu ungkapan normatif dari Presiden karena posisi dia (Mardiono) sebagai orang dekat, lingkaran Istana, biasa saja. Jangan diartikan berlebihan sebagai dukungan yang membenarkan adanya pergantian ketua umum PPP tanpa alasan yang kuat dan benar," paparnya.

Di bagian lainnya, Presiden Joko Widodo menyerahkan penyelesaian masalah sepenuhnya ke internal PPP. Jokowi menegaskan tidak menjalin komunikasi dengan Mardiono mengenai persoalan tersebut.