Kisruh PPP, Pengamat Nilai Etika Berpolitiknya Sudah Keliru
Kamis, 08 September 2022 - 16:13 WIB
loading...
Konflik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara Mardiono dengan Suharso Monoarfa menuai pro dan kontra di masyarakat. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Keputusan sepihak dari beberapa pengurus Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai ketua umum menuai polemik dan sorotan tajam.
Apalagi, menunjuk Muhammad Mardiono sebagai Plt. Ketua Umum, juga dinilai tidak sah. Tidak hanya itu, keputusan pemberhentian yang diambil dalam forum musyawarah kerja nasional (Mukernas) tersebut dianggap menyalahi AD/ART PPP.
"Etika berpolitiknya sudah keliru. Bahkan bisa disebut sebagai sabotase, manuver ataupun kudeta. Alasan yang digunakan juga tidak baik dan sama saja tidak menghormati hak dari Suharso. Padahal, Suharso harus dinilai berhasil. Sebab dia punya kontribusi, andil besar dalam memimpin PPP. Contohnya saja, dia mendapatkan porsi yang tinggi atau posisi yang baik di pemerintahan (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Pembangunan Perencanaan Nasional (Bappenas). Posisi ini tidak mudah didapat, untuk itu harus dihormati," kata pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, Kamis (8/9/222).
Baca juga: Kubu Suharso Batalkan Hasil Mukernas, Anggap Penunjukan Mardiono Langgar AD/ART PPP
Menurut Dedi, pelantikan Mardiono sebagai Plt. ketua umum menabrak norma yang ada. Apalagi, nama ketua umum dan sekretaris jenderal yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Suharso dan Arwani Thomafi. Hal ini juga yang membuat Suharso tidak bisa diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua umum.
"Ini bukan cara PPP yang terhormat dan kita ketahui lebih mengutamakan musyawarah. Tentu akan membuat simpatisan Suharso untuk bergerak ke arah perlawanan. Tentu tidak baik untuk PPP yang punya pekerjaan rumah berat dalam menatap 2024," katanya.
Baca juga: Kubu Suharso juga Siapkan Surat Klarifikasi Kepengurusan PPP ke Kemenkumham
Apalagi, menunjuk Muhammad Mardiono sebagai Plt. Ketua Umum, juga dinilai tidak sah. Tidak hanya itu, keputusan pemberhentian yang diambil dalam forum musyawarah kerja nasional (Mukernas) tersebut dianggap menyalahi AD/ART PPP.
"Etika berpolitiknya sudah keliru. Bahkan bisa disebut sebagai sabotase, manuver ataupun kudeta. Alasan yang digunakan juga tidak baik dan sama saja tidak menghormati hak dari Suharso. Padahal, Suharso harus dinilai berhasil. Sebab dia punya kontribusi, andil besar dalam memimpin PPP. Contohnya saja, dia mendapatkan porsi yang tinggi atau posisi yang baik di pemerintahan (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Pembangunan Perencanaan Nasional (Bappenas). Posisi ini tidak mudah didapat, untuk itu harus dihormati," kata pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, Kamis (8/9/222).
Baca juga: Kubu Suharso Batalkan Hasil Mukernas, Anggap Penunjukan Mardiono Langgar AD/ART PPP
Menurut Dedi, pelantikan Mardiono sebagai Plt. ketua umum menabrak norma yang ada. Apalagi, nama ketua umum dan sekretaris jenderal yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Suharso dan Arwani Thomafi. Hal ini juga yang membuat Suharso tidak bisa diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua umum.
"Ini bukan cara PPP yang terhormat dan kita ketahui lebih mengutamakan musyawarah. Tentu akan membuat simpatisan Suharso untuk bergerak ke arah perlawanan. Tentu tidak baik untuk PPP yang punya pekerjaan rumah berat dalam menatap 2024," katanya.
Baca juga: Kubu Suharso juga Siapkan Surat Klarifikasi Kepengurusan PPP ke Kemenkumham
Lihat Juga :
