Kubu Suharso juga Siapkan Surat Klarifikasi Kepengurusan PPP ke Kemenkumham

JAKARTA - Tidak hanya membatalkan hasil Mukernas yang menunjuk Muhammad Mardiono sebagai plt ketua umum PPP, kubu Suharso Monoarfa juga menyiapkan surat perihal kepengurusan partai kepada Kemenkumham. Surat tersebut adalah klarifikasi atas pendaftaran berkas oleh kubu Mardiono belum lama ini.

Ketua DPP PPP Syaifullah Tamhila mengaku tak mempersoalkan adanya langkah yang ditempuh kubu Mardiono. "Pak Suharso sudah membuat surat klarifikasi ke Kemenkumham secara tertulis," kata Tamliha kepada wartawan, Kamis (8/9/2022).

Kendati demikian, Tamliha mengaku tidak mengetahui kapan surat klarifikasi itu akan dikirimkan ke Kemenkumham. Sebab, hal itu merupakan kewenangan dari Suharso Monoarfa.



Sebelumnya, Syaifullah menyampaikan hasil Mukernas yang mengangkat Mardiono sebagai plt ketua um dibatalkan karena tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART PPP.

"Membatalkan rapat pengurus harian yang dikelola Pak Arsul Sani dan Pak Mardiono karena tidak sesuai dengan aturan partai, kan rapat itu harusnya setidak-tidaknya ditandatangani oleh sekjen," kata Tamliha.

Dia menjelaskan, di dalam AD/ART telah diatur untuk forum pengambilan keputusan penting, maka harus ada tandatangan dari ketua umum dan Sekjen Partai. Sementara, Mukernas tersebut tidak ada undangan sebagaimana yang harus ditandatangani Ketum dan Sekjen. "Karena itu tidak sah dan ilegal maka semua hasilnya pun tidak sah," ujarnya.



Tamliha yang hadir dalam rapat pengurus harian tersebut memastikan, forum telah mencapai kuorum. Bahkan, rapat ini juga telah diketahui oleh Suharso dan Arwani Thomafi sebagai Sekjen.

"Rapat pengurus harian sudah dilaksanakan hari Selasa (6/9) di Jakarta dari siang sampai malam dan itu kuorum, yang hadir 26 orang dari 46, kan lebih saparuh. Ada dokumen dan tanda tangannya kok, saya kalau ada undangan yang ditandatangani ketua umum dan sekjen saya hadir," tutur dia.