Suharso Monoarfa Minta Kader Tak Bawa-bawa Nama Presiden di Konflik Internal PPP

Selasa, 06 September 2022 - 13:01 WIB
loading...
Suharso Monoarfa Minta...
Suharso Monoarfa meminta kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak membawa-bawa nama Presiden Joko Widodo dalam konflik internal yang terjadi di partai. FOTO/DOK.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Suharso Monoarfa meminta kader Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) tidak membawa-bawa nama Presiden Joko Widodo dalam konflik internal yang terjadi di partai. Hal itu ditegaskannya dalam acara bimbingan teknis (Bimtek) DPRD se-Indonesia di Jakarta Pusat.

"Jangan bawa-bawa nama presiden, jangan bawa-bawa nama lembaga-lembaga negara. Saya juga tidak sedang membawa nama presiden dan membawa nama lembaga-lembaga negara," kata Suharso dikutip dari tayangan video yang beredar di awak media, Selasa (6/9/2022).

Bahkan, Menteri PPN/Kepala Bappenas itu turut mengulang pesannya kepada kader. Dia menyatakan bahwa Presiden tidak ingin ikut campur dalam konflik internal PPP.

Baca juga: Suharso Monoarfa Tegaskan Masih Ketua Umum PPP

"Saya tekankan sekali lagi, jangan bawa nama presiden. Presiden tidak ikut campur dalam hal semacam ini," ujarnya.

Untuk diketahui, Suharso Monoarfa resmi diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PPP oleh Majelis dan Mahkamah Partai dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Serang, Banten, Senin (5/9/2022). Muhammad Mardiono kemudian ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum PPP menggantikan Suharso.

Mukernas hanya menetapkan Mardiono sebagai Plt Ketum, sementara untuk posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) masih dijabat oleh Arwani Thomafi. "Keputusan ini diambil atas usulan berbagai pihak," kata Ketua Majelis Syariah PPP, KH Mustofa Aqil Siraj.
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Sidang Gugatan PPP,...
Sidang Gugatan PPP, Ketua SC Mengaku Borong Kamar Hotel untuk Persidangan Muktamar
PN Jakpus Tolak Gugatan...
PN Jakpus Tolak Gugatan soal SK DPW PPP Jawa Barat, Kepengurusan UU-Agus Solihin Dinyatakan Sah
Eks Pimpinan Sidang...
Eks Pimpinan Sidang Muktamar PPP Ungkap Fakta Mengejutkan
Kader PPP Berbagai Wilayah...
Kader PPP Berbagai Wilayah Gugat Taj Yasin dan Agus Suparmanto di PN Jaksel
Saksi Penggugat Akui...
Saksi Penggugat Akui AD/ART PPP Tak Berubah, Posisi Tergugat Menguat
Kuasa Hukum PPP Maluku...
Kuasa Hukum PPP Maluku Anggap Tim Sengketa Internal DPP Tak Punya Legitimasi Hukum
PPP Banten Gelar Mukerwil...
PPP Banten Gelar Mukerwil V, Fokus Konsolidasi Hadapi Verifikasi Pemilu 2029
Sidang Gugatan PPP,...
Sidang Gugatan PPP, Saksi Sebut SK Plt Maluku Cacat Hukum
10 Tahun Tanpa Kantor,...
10 Tahun Tanpa Kantor, Kini PPP Bengkulu Tengah Siap Tancap Gas
Rekomendasi
Imigrasi Semarang Bongkar...
Imigrasi Semarang Bongkar Praktik Love Scamming, Tangkap 4 WNA China
12,9 Juta Siswa Ikuti...
12,9 Juta Siswa Ikuti Ujian Gaokao untuk Masuk Universitas di China
Redam Sentimen Sell...
Redam Sentimen 'Sell Indonesia', Ini Saran dari Ekonom
Berita Terkini
Ditetapkan Tersangka...
Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Bupati Cilacap Syamsul Ajukan Praperadilan
Langkah Berani Kejagung...
Langkah Berani Kejagung Sentuh Korupsi MBG Jadi Sinyal Kuat Penegakan Hukum Tanpa Impunitas
Cegah Kasus Korupsi...
Cegah Kasus Korupsi di BGN Terulang, Saut Situmorang Beri Saran Ini ke Nanik Deyang
Geger, WNI Bunuh WNI...
Geger, WNI Bunuh WNI di Hokkaido Jepang, Satu Anggota Polisi Ikut Terluka
Prihatin Kasus Korupsi...
Prihatin Kasus Korupsi di BGN, Hasto PDIP: Suara Kritis Masyarakat Sudah Mengungkapkan Hal Itu
Kelakar Jenderal Sigit:...
Kelakar Jenderal Sigit: Selesai Jadi Kapolri, Saya Gantian Jadi Aktivis
Infografis
10 Pesawat Tempur Paling...
10 Pesawat Tempur Paling Laku di Pasaran, Juaranya Tak Terduga
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved