Tito Karnavian: Reshuffle Itu Urusan Allah dan Prerogatif Presiden
Selasa, 30 Juni 2020 - 17:37 WIB
loading...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian tidak terlalu memusingkan soal isu reshuffle atau kocok ulang kabinet di pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin. Foto/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian tidak terlalu memusingkan soal isu reshuffle atau kocok ulang kabinet di pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin. Menurutnya, jabatan menteri dan lainnya itu hanyalah amanah dari Allah SWT dan juga hak prerogatif Presiden Jokowi yang memutuskan siapa yang layak menjadi pembantunya di pemerintahan.
Tito pun mengklarifikasi soal pernyataan anggota Komisi II DPR yang mana, dirinya lebih mementingkan rapat dengan Komisi II DPR ketimbang Rapat Terbatas (Ratas) dengan presiden. Dia pun meluruskan bahwa teguran dari Komisi II DPR kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly merupakan spontanitas anggota Komisi II. (Baca juga: Jokowi Nilai Mengisolasi Desa Lebih Efektif daripada Mengkarantina Kota)
“Pembahasan Perppu dua kali dan menyampaikan saya mengutamakan rapat Perppu dibandingkan rapat terbatas kabinet dengan presiden itu tidak benar. Saya sudah meminta izin kepada Bapak Presiden untuk menghadiri rapat pembahasan tentang Perppu ini karena ini adalah hal yang sangat penting. Perppu ini amat menentukan proses menjadi undang-undang agar memiliki landasan yang kuat untuk pilkada 9 Desember 2020,” ujar Tito seusai Raker Pengesahan Perppu Pilkada Nomor 2/2020 dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020).
Mantan Kapolri ini menuturkan dirinya mungkin mendapatkan apresiasi dari anggota Komisi II DPR karena mementingkan pembahasan Perppu ini. Namun, dia melakukan itu karena memang kewajibannya sebagai menteri yang bertanggung jawab terhadap urusan pilkada. Dan jika itu sempat dikaitkan dengan reshuffle kabinet, Tito percaya bahwa reshuffle ini urusan Allah dan juga presiden.
“Dan ada yang menyampaikan dengan adanya wacana reshuffle, agar saya diusulkan tidak direshuffle, bagi saya secara pribadi masalah reshuffle itu adalah urusan Allah SWT dan prerogatif presiden,” jelas Tito.
Tito pun mengklarifikasi soal pernyataan anggota Komisi II DPR yang mana, dirinya lebih mementingkan rapat dengan Komisi II DPR ketimbang Rapat Terbatas (Ratas) dengan presiden. Dia pun meluruskan bahwa teguran dari Komisi II DPR kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly merupakan spontanitas anggota Komisi II. (Baca juga: Jokowi Nilai Mengisolasi Desa Lebih Efektif daripada Mengkarantina Kota)
“Pembahasan Perppu dua kali dan menyampaikan saya mengutamakan rapat Perppu dibandingkan rapat terbatas kabinet dengan presiden itu tidak benar. Saya sudah meminta izin kepada Bapak Presiden untuk menghadiri rapat pembahasan tentang Perppu ini karena ini adalah hal yang sangat penting. Perppu ini amat menentukan proses menjadi undang-undang agar memiliki landasan yang kuat untuk pilkada 9 Desember 2020,” ujar Tito seusai Raker Pengesahan Perppu Pilkada Nomor 2/2020 dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020).
Mantan Kapolri ini menuturkan dirinya mungkin mendapatkan apresiasi dari anggota Komisi II DPR karena mementingkan pembahasan Perppu ini. Namun, dia melakukan itu karena memang kewajibannya sebagai menteri yang bertanggung jawab terhadap urusan pilkada. Dan jika itu sempat dikaitkan dengan reshuffle kabinet, Tito percaya bahwa reshuffle ini urusan Allah dan juga presiden.
“Dan ada yang menyampaikan dengan adanya wacana reshuffle, agar saya diusulkan tidak direshuffle, bagi saya secara pribadi masalah reshuffle itu adalah urusan Allah SWT dan prerogatif presiden,” jelas Tito.
