Ketegasan Jokowi Dibutuhkan untuk Reshuffle Tanpa Gangguan Parpol

Makna Politik

Wacana reshuffle berembus kencang seusai beredar video rekaman sidang kabinet pada Minggu (28/6). Jokowi menyebut banyak menteri yang bekerja terlalu biasa. Mestinya pada situasi pandemi ini para menteri bekerja ekstrakeras. Terutama untuk memulihkan ekonomi Indonesia.

Menanggapi pernyataan Presiden, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut itu sebagai teguran agar menteri memperbaiki kinerjanya. “Presiden beberapa kali mengatakan ini dan masih ada hal-hal di lapangan yang tidak sesuai harapan. Penekanan ini sudah beberapa kali, tapi yang kemarin jauh lebih keras,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan langkah ini dilakukan Presiden agar penanganan Covid-19 dapat dilakukan secara maksimal. Pasalnya, ada beberapa sektor yang masih lemah dalam eksekusinya. Mantan Panglima TNI ini mengatakan bahwa apa yang disampaikan Presiden harus direspons oleh para menteri dan kepala lembaga. Presiden saat ini khawatir bahwa para pembantunya bekerja biasa-biasa saja. (Baca juga: Korban Meninggal Akibat Covid-19 Mencapai Lebih dari 500.000 Orang)

Terlepas dari kemarahan Jokowi, hal menarik pada video itu adalah publikasinya yang tertunda selama 10 hari. Diduga ada makna politik di balik sikap Istana menyimpan video tersebut sebelum dipublikasikan. Namun, pihak Istana menepis sinyalemen itu. “Karena awalnya Sidang Kabinet Paripurna tersebut bersifat intern. Namun setelah kami pelajari pernyataan Presiden, banyak hal yang baik dan bagus untuk diketahui publik,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kemarin.

Pengamat komunikasi politik dari UIN Syarif HIdayatulla Jakarta, Gun Gun Heryanto, mengatakan, dari video itu Jokowi ingin membangun persepsi positif di publik, itu menjadi panggung depan dari narasi keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi. Namun, kalau bacaan lebih ke dalam, sangat mungkin juga ini menjadi sinyal soal relasi kuasa, terutama menyangkut komposisi kabinet. Presiden memang punya hak untuk melakukan reshuffle, terutama saat para menterinya tidak cukup baik bekerja. “Hanya saja, jangan sampai ini hanya menjadi drama panggung depan. Marahnya Jokowi mesti diikuti indikator penilaian kinerja para menteri dan diselaraskan dengan matriks kebutuhan pemerintahan Jokowi, terutama dalam rangka mengatasi problem multidimensi akibat pandemi,” paparnya.

Respons Parpol

Respons beragam disampaikan parpol pendukung Jokowi terkait sinyal reshuffle ini. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan perombakan kabinet sepenuhnya kewenangan Presiden. Namun, PDIP tidak khawatir menterinya akan terkena perombakan karena selama ini diklaim berkinerja baik. “Kalau kami jelas, menteri-menteri dari PDIP fokus bekerja, meningkatkan kinerjanya, kerja baik, kerja keras sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawabnya,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Pemerintahan PDIP Arif Wibowo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Soal sikap PDIP jika menterinya yang dirombak, Wakil Ketua Komisi II DPR ini enggan berandai-andai. Karena menurut partai Banteng Moncong Putih itu, menteri-menteri PDIP telah bekerja dengan baik dan juga bekerja keras. “Ya, tentu kalau berandai-andai kita nggak mau berandai-andai. Menurut kami, menteri-menteri PDIP bekerja dengan baik, bekerja dengan keras,” ujarnya. (Lihat videonya: Bantu Perekonomian Warga, Karangn Taruna gunung Kidul Dirikan Pasar Sedekah)

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR Saan Mustopa menghargai bahwa reshuffle itu merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, ia mengusulkan agar Jokowi juga mendengarkan masukan publik dan juga survei dalam melakukan reshuffle.