Ketegasan Jokowi Dibutuhkan untuk Reshuffle Tanpa Gangguan Parpol

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditantang untuk bebas intervensi dari partai politik (parpol) jika merombak kabinet dalam waktu dekat. Tantangan Jokowi itu untuk membuktikan ucapannya selama ini bahwa dia pemimpin yang tidak memiliki beban.

Sinyal reshuffle menguat menyusul beredarnya rekaman video Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna pada 18 Juni 2020. Jokowi dengan tegas menyebut dia siap mengambil risiko dan mempertaruhkan reputasi politiknya demi kepentingan rakyat Indonesia. Gestur Jokowi pada rekaman video yang beredar menunjukkan kegusaran dan kekecewaan karena menterinya dinilai lambat dalam mengatasi dampak Covid-19.

Hanya, apakah Jokowi mampu dengan mudah memilih calon menteri yang kapabel tanpa diganggu kepentingan parpol? Jika berkaca pada periode pertama Jokowi sebagai presiden, penyusunan kabinet atau pun reshuffle selalu diwarnai kepentingan parpol pendukung. Bagi-bagi jatah menteri masih sangat kental dipertontonkan. Reshuffle memang hak prerogatif presiden, namun itu hanya teori indah di atas kertas. Faktanya, setiap parpol pendukung tetap menuntut jatahnya. Akhirnya, pertimbangan profesionalitas bukan yang utama.

Saat ini, dari 38 menteri 15 orang berlatar belakang kader parpol, sedangkan 23 lainnya dari kalangan profesional. Perbandingan komposisi profesional dan parpol di kabinet 40%:60%. (Baca: Moeldoko: Teguran Presiden Kemarin Paing Keras)

Direktur Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, ketegasan Jokowi dalam reshuffle kali ini sangat dibutuhkan karena situasi yang dihadapi sudah kategori darurat. Pandemi Covid-19 membutuhkan jajaran menteri yang mampu bekerja cepat menerjemahkan keinginan Presiden.

Karena itu, pertimbangan kinerja menteri mutlak jadi acuan. Jika masih berkompromi dengan parpol dalam menyusun kabinet, Jokowi dinilai bakal sulit mencapai tujuannya. “Inilah tantangan seorang leader. Kita lihat nanti, apakah dosis atau ramuan reshuffle yang dibuat Jokowi sama tegasnya dengan pidatonya saat rapat kabinet itu? ” ujar Hanta ketika dihubungi kemarin.

Hanta tetap berharap ketegasan yang diperlihatkan Jokowi dalam pidatonya masih sama saat dia menunjuk calon menterinya nanti. “Kita tunggu pendekatannya, apakah teknokratik dalam arti menteri dipilih berdasarkan kinerja, atau justru politik yang dinegosiasikan. Jika kedua ini yang dipilih, berarti Jokowi tidak sesuai dengan pidatonya. Artinya, tidak akan menjawab masalah,” papar Hanta.

Mengenai waktu reshuffle Hanta memperkirakan akan direalisasikan Jokowi dalam waktu tidak lama. “Reshuffle sangat dinantikan masyarakat saat ini. Lagi pula pasti Istana punya data dan indikator dalam mengevaluasi menteri. Karena itu, jangan lama-lama,” desaknya.

Merombak menteri dari parpol memang bukan perkara mudah karena pasti menimbulkan dinamika. Parpol pasti tidak rela jika jatahnya dikurangi. Namun, dalam pandangan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, ini seharusnya bukan masalah serius bagi Jokowi. Apalagi, selama ini mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sering menyebut dirinya tidak memiliki beban apa-apa. “Di sinilah letak ujian Jokowi sesungguhnya. Berani tidak dia menolak kompromi dengan parpol dan membuktikan bahwa dia tanpa beban seperti sering ia dengungkan,” ujarnya saat dihubungi kemarin. (Baca juga: Jokowi Ancam Ressufle, Tengku Zulkarnai: Ibarat Kanker Stadium 4)

Adi mengatakan, bisa jadi masalah yang dikeluhkan Jokowi pada rapat kabinet itu bukan pada menterinya. Siapa pun menterinya, memang sulit bekerja maksimal di tengah situasi terbatas akibat pandemi. Karena itu, dia memperkirakan reshuffle tidak akan dilakukan Jokowi dalam waktu dekat.

Makna Politik

Wacana reshuffle berembus kencang seusai beredar video rekaman sidang kabinet pada Minggu (28/6). Jokowi menyebut banyak menteri yang bekerja terlalu biasa. Mestinya pada situasi pandemi ini para menteri bekerja ekstrakeras. Terutama untuk memulihkan ekonomi Indonesia.

Menanggapi pernyataan Presiden, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut itu sebagai teguran agar menteri memperbaiki kinerjanya. “Presiden beberapa kali mengatakan ini dan masih ada hal-hal di lapangan yang tidak sesuai harapan. Penekanan ini sudah beberapa kali, tapi yang kemarin jauh lebih keras,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan langkah ini dilakukan Presiden agar penanganan Covid-19 dapat dilakukan secara maksimal. Pasalnya, ada beberapa sektor yang masih lemah dalam eksekusinya. Mantan Panglima TNI ini mengatakan bahwa apa yang disampaikan Presiden harus direspons oleh para menteri dan kepala lembaga. Presiden saat ini khawatir bahwa para pembantunya bekerja biasa-biasa saja. (Baca juga: Korban Meninggal Akibat Covid-19 Mencapai Lebih dari 500.000 Orang)

Terlepas dari kemarahan Jokowi, hal menarik pada video itu adalah publikasinya yang tertunda selama 10 hari. Diduga ada makna politik di balik sikap Istana menyimpan video tersebut sebelum dipublikasikan. Namun, pihak Istana menepis sinyalemen itu. “Karena awalnya Sidang Kabinet Paripurna tersebut bersifat intern. Namun setelah kami pelajari pernyataan Presiden, banyak hal yang baik dan bagus untuk diketahui publik,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kemarin.

Pengamat komunikasi politik dari UIN Syarif HIdayatulla Jakarta, Gun Gun Heryanto, mengatakan, dari video itu Jokowi ingin membangun persepsi positif di publik, itu menjadi panggung depan dari narasi keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi. Namun, kalau bacaan lebih ke dalam, sangat mungkin juga ini menjadi sinyal soal relasi kuasa, terutama menyangkut komposisi kabinet. Presiden memang punya hak untuk melakukan reshuffle, terutama saat para menterinya tidak cukup baik bekerja. “Hanya saja, jangan sampai ini hanya menjadi drama panggung depan. Marahnya Jokowi mesti diikuti indikator penilaian kinerja para menteri dan diselaraskan dengan matriks kebutuhan pemerintahan Jokowi, terutama dalam rangka mengatasi problem multidimensi akibat pandemi,” paparnya.

Respons Parpol

Respons beragam disampaikan parpol pendukung Jokowi terkait sinyal reshuffle ini. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan perombakan kabinet sepenuhnya kewenangan Presiden. Namun, PDIP tidak khawatir menterinya akan terkena perombakan karena selama ini diklaim berkinerja baik. “Kalau kami jelas, menteri-menteri dari PDIP fokus bekerja, meningkatkan kinerjanya, kerja baik, kerja keras sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawabnya,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Pemerintahan PDIP Arif Wibowo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Soal sikap PDIP jika menterinya yang dirombak, Wakil Ketua Komisi II DPR ini enggan berandai-andai. Karena menurut partai Banteng Moncong Putih itu, menteri-menteri PDIP telah bekerja dengan baik dan juga bekerja keras. “Ya, tentu kalau berandai-andai kita nggak mau berandai-andai. Menurut kami, menteri-menteri PDIP bekerja dengan baik, bekerja dengan keras,” ujarnya. (Lihat videonya: Bantu Perekonomian Warga, Karangn Taruna gunung Kidul Dirikan Pasar Sedekah)

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR Saan Mustopa menghargai bahwa reshuffle itu merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, ia mengusulkan agar Jokowi juga mendengarkan masukan publik dan juga survei dalam melakukan reshuffle.

Soal kemungkinan menteri-menteri Nasdem dirombak, Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat ini mengaku belum tahu. Tetapi, Nasdem menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi yang mempunyai hak penuh. “Ya itu nanti urusan Presiden. Presiden yang punya hak untuk reshuffle,” ucapnya. (Kiswondari)