Rapat Komisi II DPR Ditunda: Yasonna Ditegur, Tito Dipuji

Kemudian, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Johan Budi juga mengkritik sikap menteri yang juga teman separtainya itu.

Menurut dia, ini bukan sekadar wajib tidaknya Menkumham untuk hadir tapi soal komitmen. Komisi II DPR tidak punya wibawa jika terus dilecehkan seperti ini. Padahal, yang menginginkan Pilkada 2020 ditunda menjadi 9 Desember 2020 adalah keinginan pemerintah.

“Saya kira perlu ada sikap kita yang tegas. Nanti kalau tidak juga hadir, apakah nanti ada keputusan mengenai penundaan 9 Desember tadi,” ujarnya.

Selain mengusulkan teguran kepada Menkumham, mantan Jubir Presiden Jokowi ini juga memuji Mendagri Tito Karnavian dan meminta agar Tito tidak diganti (reshuffle).

“Yang kedua, jika Komisi II simpulkan ada surat teguran kepada Menkumham melalui presiden, melalui lembaga DPR. Saya usul, kita juga usul agar Pak Mendagri tidak di-reshuffle saya kira, soalnya saya dengar akan ada reshuffle, terima kasih,” ujar Johan.

Kemudian, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung memutuskan raker hari ini ditunda. Pihaknya juga akan mengirimkan surat teguran kepada Menkumham melalui Presiden Jokowi sebagaimana masukan dari sejumlah anggota Komisi II DPR.

Yasonna dinilai tidak menghargai institusi DPR. Terlebih, penundaan pilkada ini penuh dengan konsekuensi dan perlu keseriusan dari semua pihak.

“Kalau ada salah satu pihak yang tidak anggap ini, atau hadir tidak bisa, saya kira ini menunjukkan tidak menghargainya Menkumham terhadap proses-proses ini,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.