Jokowi Diuji Ganti Menteri dari Parpol

JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menganggap, ada dua kemungkinan kenapa Presiden Jokowi mendadak ingin melakukan reshuffle menteri kabinetnya.

Pertama, Jokowi ingin mengultimatum menterinya agar meningkatkan performa kinerjanya. Jangan hanya biasa-biasa saja. "Di tengah pandemi ini, menteri harus pake cara 'tak biasa' atau extraordinary untuk menghadapi berbagai masalah. Mulai kesehatan hingga ekonomi," ungkap Adi saat dihubungi SINDOnews, Senin (29/6/2020).

Kedua, jika melihat gesturnya, Jokowi marah besar dengan kinerja para menterinya. Menurut dia, jika kinerja menteri masih biasa-biasa saja, maka bukan hal mustahil reshuffle akan dilakukan. "Apalagi, Jokowi selalu mengklaim dirinya tanpa beban. Tinggal direalisasikan saja," ujarnya. (Baca juga: Reshuffle Kabinet Bisa Jadi Hanya Gimmick Politik Jokowi)

Menurut Adi, Jokowi memang hanya menyebut secara umum kinerja menteri mulai kesehatan hinggap ekonomi. Meski demikian, reshuffle bukan perkara gampang. Ada persoalan politik yang tak mudah. Terutama me-reshuffle menteri dari kalangan partai politik. Bisa menimbulkan dinamika.

"Di sinilah letak ujian Jokowi sesungguhnya. Apa mungkin Jokowi tak mau kompromi dengan parpol dan membuktikan bahwa dia tanpa beban?" tanya analis politik asal UIN Jakarta ini.

Adi mengatakan, reshuffle di masa pandemi bukan perkara mudah. Dia menilai, pasti rumit. Mulai alasan politik hingga profesional. Sehingga, siapa pun menterinya sulit kerja maksimal karena kondisinya memang tak memungkinan untuk maksimal. Semua menteri pasti “mati gaya” dan sulit mau bermanuver apa dalam menangani kondisi saat ini.

Di sisi lain, apakah setelah reshuffle ada jaminan penggantinya akan bekerja maksimal. Belum tentu, selama masih dalam ancaman corona, ganti menteri sulit untuk mengubah keadaan. Karena itu, jika Jokowi akhirnya me-reshuffle kabinetnya, maka tentu harus berbasis kinerja, bukan yang lain. Meski ini sulit 100% objektif karena kondisinya akibat corona.

"Reshuffle bukan alasan politis karena semua parpol pendukung bahkan simbol oposisi kebagian 'kue' sama rata. Saat ini, mencari menteri yang kerjanya maksimal 100% bagai mencari jarum di tumpukan jerami," ungkapnya.