Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Kemendagri: Indonesia Targetkan Penggunaan Energi Bersih pada 2060
loading...
BPSDM Kemendagri menyelenggarakan Podcast Bikin Bangga Indonesia bertajuk Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Menuju Net Zero Emission. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Indonesia menargetkan penggunaan energi bersih dan rendah karbon pada 2060. Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mendukung dan mewujudkan perubahan iklim yang lebih baik.
Hal itu diungkapkan peneliti senior Badan Riset dan Inovatif Nasional (BRIN) Djarot S Wisnubroto dalam Podcast Bikin Bangga Indonesia bertajuk “Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Menuju Net Zero Emission” yang diadakan BPSDM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis (4/8/2022).
”Pemerintah sudah memiliki target pada 2060 kita sudah menggunakan energi yang bersih, yang emisi karbonnya rendah,” ungkap Djarot.
Saat ini, Indonesia tengah menyiapkan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai instrumen pendanaan alternatif untuk mencapai target perubahan iklim Indonesia, baik Nationally Determined Contribution atau NDC 2030 maupun Net Zero 2060.
Guna mendukung implementasi NEK, pemerintah menerapkan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Perpres ini menjadi dasar penerapan berbagai instrumen NEK seperti Emission Trading System atau perdagangan emisi, offset crediting atau kredit karbon, dan Pembayaran Berbasis Kinerja atau Result Based Payment.
”Masyarakat harus sadar, jika tidak melakukan suatu perubahan kebijakan penggunaan energi dari energi fosil ke energi baru yang terbarukan mungkin akan jauh lebih bermasalah, mulai dari global warming, lahan pertanian akan semakin berkurang hingga kemungkinan hilangnya negara-negara kepulauan,” ucapnya.
Menurut Djarot, salah satu kebijakan untuk mendukung Net Zero Emission yaitu Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang ditargetkan pada 2045. Selain PLTN, pemerintah juga berusaha mengoptimalkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang ke depannya akan menjadi energi yang terbarukan.
”Kita mampu menghadapi Net Zero Emission. Dengan begitu, ASN yang diwajibkan memiliki pengembangan kompetensi juga diberi pengetahuan tentang Net Zero Emission lalu mampu mengimplementasikannya dałam kehidupan sehari-hari,” ucapnya.
Hal itu diungkapkan peneliti senior Badan Riset dan Inovatif Nasional (BRIN) Djarot S Wisnubroto dalam Podcast Bikin Bangga Indonesia bertajuk “Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Menuju Net Zero Emission” yang diadakan BPSDM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis (4/8/2022).
”Pemerintah sudah memiliki target pada 2060 kita sudah menggunakan energi yang bersih, yang emisi karbonnya rendah,” ungkap Djarot.
Saat ini, Indonesia tengah menyiapkan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai instrumen pendanaan alternatif untuk mencapai target perubahan iklim Indonesia, baik Nationally Determined Contribution atau NDC 2030 maupun Net Zero 2060.
Guna mendukung implementasi NEK, pemerintah menerapkan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Perpres ini menjadi dasar penerapan berbagai instrumen NEK seperti Emission Trading System atau perdagangan emisi, offset crediting atau kredit karbon, dan Pembayaran Berbasis Kinerja atau Result Based Payment.
”Masyarakat harus sadar, jika tidak melakukan suatu perubahan kebijakan penggunaan energi dari energi fosil ke energi baru yang terbarukan mungkin akan jauh lebih bermasalah, mulai dari global warming, lahan pertanian akan semakin berkurang hingga kemungkinan hilangnya negara-negara kepulauan,” ucapnya.
Menurut Djarot, salah satu kebijakan untuk mendukung Net Zero Emission yaitu Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang ditargetkan pada 2045. Selain PLTN, pemerintah juga berusaha mengoptimalkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang ke depannya akan menjadi energi yang terbarukan.
”Kita mampu menghadapi Net Zero Emission. Dengan begitu, ASN yang diwajibkan memiliki pengembangan kompetensi juga diberi pengetahuan tentang Net Zero Emission lalu mampu mengimplementasikannya dałam kehidupan sehari-hari,” ucapnya.
(cip)
Explore More