Tempat Wisata Harus Bebas dari Sentimen Negatif Covid-19
loading...
Menikmati senja akhir pekan di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Sabtu (20/06/2020). Foto: SINDOnews/Adam Erlangga
A
A
A
JAKARTA - The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII) menyatakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparkraf) harus memperbaiki komunikasi tentang penanganan dampak Covid-19 di sektor pariwisata.
Tak bisa dipungkiri, sektor pariwisata paling terdampak dari pagebluk Covid-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hunian hotal pada bulan Maret lalu hanya 32,24 persen. Angka itu turun 20,64 persen dari bulan yang sama tahun sebelumnya.
Menurut Peneliti Bidang Ekonomi TII Muhammad Rifki Fadilah, ada sekitar 1.260 hotel yang tutup. Hal itu tentunya berdampak pada 150.000 orang yang bekerja.
Rifki menerangkan kebijakan dan mitigasi yang dikeluarkan Kemenparekraf cukup responsif. Indikatornya, adanya jadwal dan tahapan pemulihan sektor pariwisata yang disesuaikan dengan proyeksi berakhirnya pagebluk Covid-19. Tentu itu berdasarkan kajian yang dikeluarkan Gugus Tugas Tugas Percepatan penanganan Covid-19.
(Baca: Jokowi Puji Prakondisi Normal Baru Pariwisata Banyuwangi)
Masalahnya, Kemenparekraf tidak terlalu aktif dalam sosialisasi kepada masyarakat. Rifki menuturkan kementerian pimpinan Wishnutama Kusubandio itu tidak menjelaskan detail langkah yang akan diambil.
“Tentu hal ini menjadi persoalan yang cukup serius karena dapat menimbulkan fenomena informasi asimteris. Implikasi berikutnya, pelaku-pelaku di sektor pariwisata dan para wisatawan pun memiliki gap information dengan para pemangku kepentingan terkait,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Minggu (28/6/2020).
(Baca: Dokter Reisa Beberkan Syarat Wisata Alam yang Dibuka Bertahap)
Maka, Kemenparekraf perlu membenahi pola komunikasinya. Caranya, membuat kanal khusus mengenai informasi Covid-19 dan dampak di sektor pariwisata, serta kebijakan dan evaluasi yang sudah dijalankan selama ini.
“Untuk memasuki masa kenormalan baru, Kemenparekraf dan pemerintah daerah perlu memastikan bahwa semua tempat wisata telah bebas dari sentiment negatif Covid-19. Salah satunya dengan menyiapkan protokol dan prosedur yang detail untuk para wisatawan sebelum memulai perjalanan wisata,” pungkas Rifki.
Tak bisa dipungkiri, sektor pariwisata paling terdampak dari pagebluk Covid-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hunian hotal pada bulan Maret lalu hanya 32,24 persen. Angka itu turun 20,64 persen dari bulan yang sama tahun sebelumnya.
Menurut Peneliti Bidang Ekonomi TII Muhammad Rifki Fadilah, ada sekitar 1.260 hotel yang tutup. Hal itu tentunya berdampak pada 150.000 orang yang bekerja.
Rifki menerangkan kebijakan dan mitigasi yang dikeluarkan Kemenparekraf cukup responsif. Indikatornya, adanya jadwal dan tahapan pemulihan sektor pariwisata yang disesuaikan dengan proyeksi berakhirnya pagebluk Covid-19. Tentu itu berdasarkan kajian yang dikeluarkan Gugus Tugas Tugas Percepatan penanganan Covid-19.
(Baca: Jokowi Puji Prakondisi Normal Baru Pariwisata Banyuwangi)
Masalahnya, Kemenparekraf tidak terlalu aktif dalam sosialisasi kepada masyarakat. Rifki menuturkan kementerian pimpinan Wishnutama Kusubandio itu tidak menjelaskan detail langkah yang akan diambil.
“Tentu hal ini menjadi persoalan yang cukup serius karena dapat menimbulkan fenomena informasi asimteris. Implikasi berikutnya, pelaku-pelaku di sektor pariwisata dan para wisatawan pun memiliki gap information dengan para pemangku kepentingan terkait,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Minggu (28/6/2020).
(Baca: Dokter Reisa Beberkan Syarat Wisata Alam yang Dibuka Bertahap)
Maka, Kemenparekraf perlu membenahi pola komunikasinya. Caranya, membuat kanal khusus mengenai informasi Covid-19 dan dampak di sektor pariwisata, serta kebijakan dan evaluasi yang sudah dijalankan selama ini.
“Untuk memasuki masa kenormalan baru, Kemenparekraf dan pemerintah daerah perlu memastikan bahwa semua tempat wisata telah bebas dari sentiment negatif Covid-19. Salah satunya dengan menyiapkan protokol dan prosedur yang detail untuk para wisatawan sebelum memulai perjalanan wisata,” pungkas Rifki.
(muh)
Explore More