MK Tolak Batalkan UU IKN, Ini Alasannya

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak uji materi UU Ibu Kota Negara (IKN) yang diajukan oleh beberapa pemohon. MK menganggap UU IKN sudah sesuai regulasi Konstitusi.

"Amar putusan, mengadili, dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan: menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," kata ketua MK Anwar Usman dalam sidang daring di Youtube, Mahkamah Konstitusi, Rabu (20/7/2022).

Anwar menuturkan, keputusan mengenai UU IKN dengan nomor Perkara 25/PUU-XX/2022 tersebut ditolak berdasarkan beberapa alasan. Salah satunya hal tersebut telah dirumuskan pemerintah dan DPR sebagai bentuk menurunkan angka kesenjangan sosial.



"Pemerintah dan DPR menerangkan bahwa pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa, terutama kawasan timur Indonesia," katanya.

Lebih lanjut, Mahkamah menilai dalil para pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU 3/2022 telah melanggar asas dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf d UU 12/2011 adalah tidak beralasan hukum.

Adapun salah satu alasan pemohon membatalkan UU IKN yakni dianggap bertentangan dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan". Hal tersebut dikarenakan, tingginya penolakan masyarakat terhadap perpindahan IKN yang juga didasarkan pada hasil survei dan Kedai Kopi.

Baca juga: PUPR Akan Jadi Kementerian Pertama yang Kirim ASN ke IKN Nusantara

"Sehingga menurut para Pemohon UU 3/2022 tidak benar-benar dibutuhkan karena yang dibutuhkan masyarakat adalah pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid-19 yang hingga saat ini belum jelas kapan berakhir," paparnya.

Untuk diketahui, terdapat 12 Pemohon pembatalan UU IKN. Mereka adalah Dr Abdullah Hehamahua, Dr Marwan Batubara, MSc; Dr H Muhyiddin Junaidi, MA; Letjen TNI Mar (Purn) Suharto; Mayjen TNI (Purn) Soenarko MD; Dr Taufik Bahaudin, SE.; Dr Syamsul Balda, SE, MM, MBA; Habib Muhsin Al Attas; Agus Muhammad Maksum; Drs H M Mursalim R; Ir Irwansyah, dan Agung Mozin.

"Demikian diputus dalam permusyawaratan hakim oleh sembilan hakim konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih dan lain-lain," kata Usman.