Pembangunan di Papua Tak Boleh Terhambat Aksi Teror

Rabu, 20 Juli 2022 - 15:35 WIB
loading...
Pembangunan di Papua Tak Boleh Terhambat Aksi Teror
Ketua MPR for Papua Yorrys Raweyai menduga kuat aksi-aksi KKB akhir-akhir ini terfokus pada wilayah-wilayah konflik di Papua yang tidak hanya menyasar Orang Asli Papua (OAP), tapi juga masyarakat umum. Foto/Istimewa
A A A
JAKARTA - Berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB ) dan menewaskan 11 warga di Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua pada Sabtu (16/7/2022) menjadi perhatian banyak pihak. Apalagi sampai membuat pembangunan di Papua terhambat.

Terkait hal ini, Ketua MPR for Papua Yorrys Raweyai menduga kuat aksi-aksi KKB akhir-akhir ini terfokus pada wilayah-wilayah konflik di Papua yang tidak hanya menyasar Orang Asli Papua (OAP), tapi juga masyarakat umum yang selama ini mencari nafkah sebagai pekerja maupun sebagai pemukim dengan berbagai mata pencaharian lainnya.

“Ada kesan, KKB sedang melancarkan teror dengan menyasar para penduduk yang bukan hanya OAP, tapi juga masyarakat umum, termasuk masyarakat pendatang yang sedang bermukim dan mencari nafkah di Papua,” kata Yorrys dalam Diskusi Dialektika Demokrasi yang bertajuk “KKB Papua Kembali Berulah, Di Mana Kehadiran Negara?” di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2022).

Baca juga: Bantai 11 Warga Sipil, KKB Nduga Kelompok Militan Muda Pimpinan Egianus Kogoya



Anggota DPD RI dari Dapil Papua ini menilai bahwa aksi KKB Pimpinan Egianus Kogoya ini sudah sangat meresahkan dan mengancam keutuhan NKRI. Apalagi dilakukan di tengah upaya pemerintah dan masyarakat Papua dalam membangun Papua melalui Otsus Papua Jilid II.

“Egianus Kogoya dan anggotanya memperkeruh tatanan baru yang hendak dibangun bersama-sama,” tuturnya.

Selain itu, Yorrys menjelaskan bahwa kejadian Nduga ini bukan pertama kali. Belum lagi aksi-aksi sporadis lainnya. Atas dasar itu, Ketua Komite II DPD RI ini meminta pemerintah melalui aparat yang berwenang secara serius dan konsisten membarangus KKB hingga ke akar-akarnya.

Menurutnya, hal tersebut mendesak dilakukan dalam rangka menjaga kondusifitas di tanah Papua, serta menjamin agar akselerasi perubahan melalui serangkaian kebijakan sebagai turunan Otsus Jilid II dapat berlangsung dengan baik.

“Pemerintah melalui aparat yang berwenang harus mengambil langkah-langkah terukur dan terencana yang mampu mengembalikan kepercayaan publik Papua dan menjamin tatanan kehidupan yang aman dan kondusif dalam merespons teror demi teror yang dilakukan oleh KKB,” katanya.

Bahkan, Yorrys menduga KKB sedang memecah belah kehidupan masyarakat yang berangsur harmonis di Papua. Sinergi sosial-kemasyarakatan antara masyarakat umum dan OAP hendak dicabik-cabik dengan tujuan membangun suasana kebencian dan permusuhan antarsesama anak bangsa.

Hal ini menjadi bagian dari isyarat perlawanan dan penolakan atas berbagai kebijakan positif pemerintah yang sejatinya mulai berdampak baik bagi masyarakat Papua. “Tanpa tindakan tegas dari pemerintah, sinergi sosial-kemasyarakatan yang terjalin selama ini akan menyusut dan boleh jadi berubah menjadi kebencian dan permusuhan antarsesama warga,” pungkasnya.

Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno berpandangan masalah Papua harus diselesaikan secara komprehensif, bukan hanya dengan pendekatan angkat senjata.

“Hal ini perlu, usaha-usaha pemerintah melakukan bukan hanya pendekatan ekonomi tetapi kultural hingga agama. Ini perlu kita dukung agar pemerataan pembangunan akses pendidikan terus berjalan. Sehingga ada masyarakat Papua yang ready ke dunia tenaga kerja dan ini harus dilakukan secara berkesinambungan,” ungkap Dave.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani berpendapat, masalah di Papua harus dilakukan lewat pendekatan hukum bukan semata-mata militer. Sebab, menurut Arsul Papua dengan segala kompleksitas sosial demografinya harus mengedepankan pendekatan penanganan konflik sistematis.

“Harus diakui menyelesaikan Papua jauh lebih rumit ketimbang Aceh bahkan Timor Timur. Pendekatannya hukum bukan militer,” kata politikus PPP ini.
(rca)
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1823 seconds (10.177#12.26)