Tak Tepat Sasaran, DPRD Minta Bantuan Sembako Kendal Ditinjau Ulang
Jum'at, 26 Juni 2020 - 19:09 WIB
loading...
Rapat kerja DPRD dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupeten Kendal di ruang rapat Komisi B, Jumat (26/6/2020). FOTO : IST
A
A
A
KENDAL - Komisi B DPRD Kendal menilai bantuan dari Pemkab Kendal untuk warga terdampak Covid-19 yang disalurkan melalui Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) tidak tepat sasaran. Selain pembagiannya tidak merata, diduga tumpang tindih dengan bantuan lainnya dan bahkan terkesan politis.
Atas dugaan tersebut, pihak legislatif selaku pengawas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memanggil DPP Kabupeten Kendal untuk memberikan keterangan dalam rapat kerja di ruang rapat komisi B, Jumat (26/6/2020).
Ketua Komisi B DPRD Kendal, Dian Alfat Muchammad mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke beberapa lokasi setelah mendapatkan aduan dari masyarakat. Hasilnya ditemukan pembagian bantuan tidak merata dan diduga tumpang tindih dengan bantuan pemerintah dari program lainnya.
Politisi muda PKB itu mencontohkan pembagian paket sembako di Kecamatan Kota Kendal. Disebutkan, bantuan yang dibagikan di kelurahan Bandengan sebanyak 500 dan Karangsari 252 paket sembako. Sementara di kelurahan lain cuma mendapatkan kuota puluhan dan bahkan cuma belasan.
“Kenapa bisa terjadi? Apakah di desa yang berbeda itu warganya tidak terdampak Covid-19? Padahal kita tahu bahwa dampak pandemi Covid-19 ini merata ke semua lapisan masyarakat. Harapan kami, bantuan dari DPP ini bisa mengkover warga yang belum mendapatkan bantuan pemerintah dari sumber lain. Kami minta agar ditinjau ulang lagi,” tegasnya.
Ketika ditanya oleh awak media apakah pihaknya menemukan adanya muatan politik mengingat momen pembagian bantuan menjelang Pilkada, anggota dewan dari dapil 1 ini tidak membatahnya dan menyebutkan lagi temuan lainnya.
Atas dugaan tersebut, pihak legislatif selaku pengawas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memanggil DPP Kabupeten Kendal untuk memberikan keterangan dalam rapat kerja di ruang rapat komisi B, Jumat (26/6/2020).
Ketua Komisi B DPRD Kendal, Dian Alfat Muchammad mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke beberapa lokasi setelah mendapatkan aduan dari masyarakat. Hasilnya ditemukan pembagian bantuan tidak merata dan diduga tumpang tindih dengan bantuan pemerintah dari program lainnya.
Politisi muda PKB itu mencontohkan pembagian paket sembako di Kecamatan Kota Kendal. Disebutkan, bantuan yang dibagikan di kelurahan Bandengan sebanyak 500 dan Karangsari 252 paket sembako. Sementara di kelurahan lain cuma mendapatkan kuota puluhan dan bahkan cuma belasan.
“Kenapa bisa terjadi? Apakah di desa yang berbeda itu warganya tidak terdampak Covid-19? Padahal kita tahu bahwa dampak pandemi Covid-19 ini merata ke semua lapisan masyarakat. Harapan kami, bantuan dari DPP ini bisa mengkover warga yang belum mendapatkan bantuan pemerintah dari sumber lain. Kami minta agar ditinjau ulang lagi,” tegasnya.
Ketika ditanya oleh awak media apakah pihaknya menemukan adanya muatan politik mengingat momen pembagian bantuan menjelang Pilkada, anggota dewan dari dapil 1 ini tidak membatahnya dan menyebutkan lagi temuan lainnya.
Lihat Juga :
