Tak Buat Solusi, Epidemiolog UI Kritik Cara Pemerintah Tangani Covid-19

Jum'at, 26 Juni 2020 - 18:06 WIB
loading...
Tak Buat Solusi, Epidemiolog...
Rapid test COVID-19 di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (25/6/2020). Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) dr Syahrizal Syarif mengkritik cara pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19 . Menurut dia, selama ini pemerintah pusat hanya berhenti pada pembuatan regulasi tanpa memberikan solusi.

“Selama ini pusat rasanya tidak memberikan solusi apapun. Pusatkan tahunya buat regulasi, sepenuhnya Pemda buat ketentuan sendiri-sendiri protokol lengkap sampai pedoman lengkap,” katanya kepada SINDOnews, Jumat (26/6/2020).

Bahkan, kata Syahrizal, regulasi yang dibuat pemerintah pusat pun di lapangan ternyata kurang efektif untuk menekan masyarakat untuk menaati protokol kesehatan demi menahan penyebaran virus Corona tersebut. “Yang diperlukan adalah terapkan protokol kesehatan ketat dan berdenda,” tegasnya.

(Baca: Masalah Penanganan COVID-19, Drajad Wibowo: Tidak Berdasarkan Sains)

Selain itu, di wilayah RT zona merah diterapkan karantina 14 hari, lalu dilakukan tes, dan cek kesehatan berkala setiap hari. Warga tetap diwajibkan di rumah bila tidak ada kepentingan yang sangat mendesak.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
MUI Desak Pemerintah-DPR...
MUI Desak Pemerintah-DPR Rumuskan Regulasi Soal LGBT: Harus Lebih Berat dari Perzinaan!
PDIP Bentuk Tim Evaluasi...
PDIP Bentuk Tim Evaluasi RUU Pemilu, Andreas: Saya Dengar Inisiatifnya Diambil Alih Pemerintah
GKSR Bakal Buka Komunikasi...
GKSR Bakal Buka Komunikasi ke Pimpinan DPR dan Pemerintah soal RUU Pemilu
Pemerintah Perlu Menetralisir...
Pemerintah Perlu Menetralisir Narasi Negatif di Media Sosial
Pemerintah Kawal Penanganan...
Pemerintah Kawal Penanganan Insiden Kapal yang Libatkan WNI di Perairan Perak Malaysia
DPR: Penambahan Layer...
DPR: Penambahan Layer Baru Cukai Rokok Buka Celah Penyalahgunaan dan Moral Hazard
Ekonom: Kebijakan BI...
Ekonom: Kebijakan BI dan Pemerintah Memperkuat Rupiah Sudah Tepat
Jadwal Ujian SIMAK UI...
Jadwal Ujian SIMAK UI 2026 Ditambah, Catat Waktu dan Tata Tertibnya
UI Tembus 15 Besar Dunia...
UI Tembus 15 Besar Dunia di Ajang Emerald Excellence Awards 2026
Rekomendasi
WSIS Prizes 2026 PBB:...
WSIS Prizes 2026 PBB: Dua Program Digitalisasi Kemendikdasmen Diakui Dunia
Eks Kepala AL Jerman:...
Eks Kepala AL Jerman: Uni Eropa Bisa 'Berjalan Tanpa Sadar' Menuju Perang Melawan Rusia
Kronologi Haji Bolot...
Kronologi Haji Bolot Dilarikan ke RS karena Serangan Jantung, Bermula dari Sesak Napas
Berita Terkini
Mantan Ketua Ombudsman...
Mantan Ketua Ombudsman Terima Rumah hingga Uang Miliaran di Kasus Korupsi Tambang Nikel
World Giving Report...
World Giving Report 2026: Donasi Global Turun, Indonesia Bertahan di Atas Rata-rata Dunia
Bareskrim Tangkap Kartel...
Bareskrim Tangkap Kartel Narkoba Asal Australia sebelum Terbang dengan Jet Pribadi
Dewan Pers dan Konstituen...
Dewan Pers dan Konstituen Matangkan Usulan Pengaturan Karya Jurnalistik dalam RUU Hak Cipta
Mensesneg Sebut Bakal...
Mensesneg Sebut Bakal Ada Pengurangan Anggaran MBG
Dubes Wang Lutong Ungkap...
Dubes Wang Lutong Ungkap Purbaya Bakal ke China Pekan Depan, Bahas Apa?
Infografis
7 Alasan Dunia Tak Menghukum...
7 Alasan Dunia Tak Menghukum Trump dan Netanyahu meski AS-Israel Bom Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved