Anggaran APD Tak Kunjung Cair, Pilkada 2020 Terancam Batal
Jum'at, 26 Juni 2020 - 07:03 WIB
loading...
A
A
A
Johan Budi menyatakan tidak bisa jika pilkada terus menerus diundur tahapannya karena anggaran tidak kunjung dicairkan. Sehingga, KPU perlu menetapkan tenggat waktunya. “Saya usul ke Komisi II ditunda dulu pilkada karena kayaknya main-main ini, nggak serius pemerintah,” tegasnya.
Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia menanyakan waktu yang dijanjikan pemerintah untuk pencairan anggaran ini. Karena, dalam rapat terakhir dengan Mendagri pada Rabu (24/6) kemarin, seolah tentang pilkada ini tidak ada masalah.
“Yang otoritas janjikan kapan terkahir? Kemarin kami rapat dengan mendgari seolah-olah everything its okay. Kalau terkahir? Apakah itu batas akhir? Atau masih ada nafas?,” tanya Politikus Partai Golkar ini.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun kembali meminta daerah untuk segera mencairkan sisa anggaran hibah pilkada yang sudah masuk dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hal ini disampaikan Tito dalamacara Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak yang digelar lewat video conference yang dihadiri seluruh kepala daerah peserta pilkada serentak 2020. (Lihat videonya: Orang Utan Berukuran Besar Muncul di Pinggir Jalan Kalteng)
"Saya memohon kepada rekan-rekan kepala daerah, sisa anggaran yang sudah dihibahkan dalam naskah perjanjian, yang sudah dijanjikan untuk dihibahkan dalam naskah perjanjian ini dicairkan juga kepada KPUD dan Bawaslu daerah. Sehingga mereka memiliki kepastian adanya dukungan anggaran. Dengan begitu mereka bisa menggulirkan kegiatannya," katanya dalam siaran rilisnya, Rabu (24/6/2020).
Dia mengatakan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid ini mengharuskan penyelenggara menerapkan protokol kesehatan . Dimana penyelenggara telah memberikan daftar barang yang dibutuhkan seperti masker hand sanitizer, sarung tangan. Namun hal ini membutuhkan dukungan anggaran.
"Mereka harus menggunakan APD, thermometer dan lain-lain. Sehingga total kebutuhan untuk TPS tambahan dan alat-alat perlindungan dari covid baik untuk penyelenggara, pengamanan maupun para pemilih nantinya butuh anggaran," tekannya. (Kiswondari/Dita Angga)
Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia menanyakan waktu yang dijanjikan pemerintah untuk pencairan anggaran ini. Karena, dalam rapat terakhir dengan Mendagri pada Rabu (24/6) kemarin, seolah tentang pilkada ini tidak ada masalah.
“Yang otoritas janjikan kapan terkahir? Kemarin kami rapat dengan mendgari seolah-olah everything its okay. Kalau terkahir? Apakah itu batas akhir? Atau masih ada nafas?,” tanya Politikus Partai Golkar ini.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun kembali meminta daerah untuk segera mencairkan sisa anggaran hibah pilkada yang sudah masuk dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hal ini disampaikan Tito dalamacara Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak yang digelar lewat video conference yang dihadiri seluruh kepala daerah peserta pilkada serentak 2020. (Lihat videonya: Orang Utan Berukuran Besar Muncul di Pinggir Jalan Kalteng)
"Saya memohon kepada rekan-rekan kepala daerah, sisa anggaran yang sudah dihibahkan dalam naskah perjanjian, yang sudah dijanjikan untuk dihibahkan dalam naskah perjanjian ini dicairkan juga kepada KPUD dan Bawaslu daerah. Sehingga mereka memiliki kepastian adanya dukungan anggaran. Dengan begitu mereka bisa menggulirkan kegiatannya," katanya dalam siaran rilisnya, Rabu (24/6/2020).
Dia mengatakan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid ini mengharuskan penyelenggara menerapkan protokol kesehatan . Dimana penyelenggara telah memberikan daftar barang yang dibutuhkan seperti masker hand sanitizer, sarung tangan. Namun hal ini membutuhkan dukungan anggaran.
"Mereka harus menggunakan APD, thermometer dan lain-lain. Sehingga total kebutuhan untuk TPS tambahan dan alat-alat perlindungan dari covid baik untuk penyelenggara, pengamanan maupun para pemilih nantinya butuh anggaran," tekannya. (Kiswondari/Dita Angga)
(ysw)
Lihat Juga :
