Backlog Rumah Perlu Solusi Tepat
Selasa, 05 Juli 2022 - 18:50 WIB
loading...
Kesenjangan antara tingkat kebutuhan dengan angka ketersediaan (backlog) perumahan pada 2020 mencapai 12,75 juta, ini belum termasuk pertumbuhan keluarga baru yang diperkirakan sekitar 700.000-800.000 per tahun. (KORAN SINDO/Wawan Bastian)
A
A
A
MEMILIKI rumah menjadi impian setiap orang. Namun hingga saat ini nyatanya masih banyak masyarakat yang belum dapat memiliki rumah. Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk mengatasi tingginya angka kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan (backlog) rumah di Indonesia.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2020, angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta. Jumlah tersebut juga belum termasuk pertumbuhan keluarga baru yang diperkirakan sekitar 700.000-800.000 per tahun. Padahal sebelumnya sering disampaikan pemerintah bahwa angka backlog rumah “hanya” 11,4 juta.
Kebutuhan penyediaan rumah bagi masyarakat ini bisa dipenuhi sekitar 40% oleh private sector, sedangkan yang berasal dari intervensi pemerintah hanya sekitar 20%. Sisanya, yaitu sebanyak 40%, tidak dapat terpenuhi sehingga dengan itu disebut dengan backlog.
Dari jumlah yang belum terpenuhi tersebut, 40% mampu membeli rumah tetapi perlu ada bantuan pemerintah berupa subsidi dan 20% lainnya sama sekali tak mampu memiliki rumah.
Tentunya bila tidak ada solusi yang tepat, selisih kebutuhan masyarakat tersebut akan terus menumpuk hingga ke tahun-tahun selanjutnya. Kalau setiap tahun dibutuhkan sekitar 1 juta rumah dan hanya 60% yang bisa dipenuhi baik dari private maupun intervensi pemerintah, akan selalu ada backlog.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2020, angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta. Jumlah tersebut juga belum termasuk pertumbuhan keluarga baru yang diperkirakan sekitar 700.000-800.000 per tahun. Padahal sebelumnya sering disampaikan pemerintah bahwa angka backlog rumah “hanya” 11,4 juta.
Kebutuhan penyediaan rumah bagi masyarakat ini bisa dipenuhi sekitar 40% oleh private sector, sedangkan yang berasal dari intervensi pemerintah hanya sekitar 20%. Sisanya, yaitu sebanyak 40%, tidak dapat terpenuhi sehingga dengan itu disebut dengan backlog.
Dari jumlah yang belum terpenuhi tersebut, 40% mampu membeli rumah tetapi perlu ada bantuan pemerintah berupa subsidi dan 20% lainnya sama sekali tak mampu memiliki rumah.
Tentunya bila tidak ada solusi yang tepat, selisih kebutuhan masyarakat tersebut akan terus menumpuk hingga ke tahun-tahun selanjutnya. Kalau setiap tahun dibutuhkan sekitar 1 juta rumah dan hanya 60% yang bisa dipenuhi baik dari private maupun intervensi pemerintah, akan selalu ada backlog.
Lihat Juga :
