Wacana Menteri Perumahan Dinilai Harus Punya Konsep dan Kuasai Persoalan
loading...
Hashim Djojohadikusumo mengungkap rencana presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kembali Kementerian Perumahan terpisah dari saat ini Kementerian PUPR. Foto/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Hashim Djojohadikusumo mengungkap rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk kembali Kementerian Perumahan terpisah dari saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR). Adik Prabowo sekaligus Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih itu menegaskan, pemisahan tersebut dilakukan agar pembangunan perumahan bisa lebih fokus.
Hal ini mendapat perhatian dari Pengamat properti dari Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat. Menurutnya, pembentukan Kementerian Perumahan merupakan langkah konkret pemerintah untuk mempercepat penyediaan perumahan nasional.
Namun karena persoalan perumahan sangat kompleks, maka banyak pihak berharap kementerian ini nantinya dapat dikelola secara baik oleh sosok menteri yang benar-benar memahami akar persoalan
"Persoalan perumahan sangat kompleks, sehingga tidak bisa dipelajari secara cepat. Sementara persoalan backlog, pembiayaan perumahan dan daya jangkau masyarakat terutama generasi milenial harus cepat dituntaskan dengan pendekatan yang tepat," ujar Pengamat properti dari Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat di Jakarta, Senin (9/9/2024).
Oleh karena itu, diperlukan sosok menteri yang memahami data dan terapan kebijakan secara historis, serta mampu membawa perubahan yang konkrit dalam kebijakan penyediaan perumahan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jika perlu, sosok menteri yang sudah siap dengan konsep untuk menanggani persoalan perumahan secara menyeluruh.
"Sebaiknya individu yang telah paham (perumahan), karena akan mempermudah akselerasi capaian hunian terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat,” ujar Sari, demikian dia akrab disapa yang juga Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia.
Sementara itu, Pengamat properti dari Leads Property, Martin Samuel Hutapea berpendapat sosok menteri perumahan yang ditunjuk haruslah memahami apa yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan perumahan.
Di antaranya keterkaitan antara populasi, daya beli, lokasi kerja, karakteristik lokasi, hingga ketersediaan lahan. Sedangkan yang perlu mendapat perhatian adalah mereka yang kesulitan mengusahakan hunian, meski pun sudah bekerja.
"Siapa pun sosoknya, harus mengetahui masalah dasar sektor perumahan dan mampu mengontrol implementasinya. Karenanya, perlu orang yang sudah punya konsep pendekatan untuk menanggani persoalan perumahan," kata Associate Director Leads Property itu.
Hal ini mendapat perhatian dari Pengamat properti dari Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat. Menurutnya, pembentukan Kementerian Perumahan merupakan langkah konkret pemerintah untuk mempercepat penyediaan perumahan nasional.
Namun karena persoalan perumahan sangat kompleks, maka banyak pihak berharap kementerian ini nantinya dapat dikelola secara baik oleh sosok menteri yang benar-benar memahami akar persoalan
"Persoalan perumahan sangat kompleks, sehingga tidak bisa dipelajari secara cepat. Sementara persoalan backlog, pembiayaan perumahan dan daya jangkau masyarakat terutama generasi milenial harus cepat dituntaskan dengan pendekatan yang tepat," ujar Pengamat properti dari Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat di Jakarta, Senin (9/9/2024).
Oleh karena itu, diperlukan sosok menteri yang memahami data dan terapan kebijakan secara historis, serta mampu membawa perubahan yang konkrit dalam kebijakan penyediaan perumahan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jika perlu, sosok menteri yang sudah siap dengan konsep untuk menanggani persoalan perumahan secara menyeluruh.
"Sebaiknya individu yang telah paham (perumahan), karena akan mempermudah akselerasi capaian hunian terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat,” ujar Sari, demikian dia akrab disapa yang juga Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia.
Sementara itu, Pengamat properti dari Leads Property, Martin Samuel Hutapea berpendapat sosok menteri perumahan yang ditunjuk haruslah memahami apa yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan perumahan.
Di antaranya keterkaitan antara populasi, daya beli, lokasi kerja, karakteristik lokasi, hingga ketersediaan lahan. Sedangkan yang perlu mendapat perhatian adalah mereka yang kesulitan mengusahakan hunian, meski pun sudah bekerja.
"Siapa pun sosoknya, harus mengetahui masalah dasar sektor perumahan dan mampu mengontrol implementasinya. Karenanya, perlu orang yang sudah punya konsep pendekatan untuk menanggani persoalan perumahan," kata Associate Director Leads Property itu.
Lihat Juga :
